Mataram (Suara NTB) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Dompu 2024 menjadi acuan awal Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu dalam menyelidiki dugaan korupsi dana hibah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Dompu tahun 2022-2023.
Kasi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan, Kamis (2/7/2026) mengatakan, temuan dalam LHP Inspektorat 2024 yang saat ini dipelajari penyelidik mencapai sekitar Rp8,2 juta. “Itu hanya temuan tahun 2024,” katanya.
Ia menyebutkan, penyelidik masih mempelajari hasil pemeriksaan tersebut untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Hasil telaah nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Lebih lanjut ia mengatakan, penanganan perkara tersebut merupakan pelimpahan dari Kejati NTB. Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejati NTB dengan melampirkan LHP Inspektorat Dompu tahun 2024.
“Atas dasar laporan masyarakat itu hanya melampirkan berkas temuan LHP Inspektorat Dompu tahun 2024,” terangnya.
Sementara itu, LHP Inspektorat untuk penggunaan dana hibah PKK tahun 2022 dan 2023 hingga kini belum diterima oleh penyelidik. “Belum ada kami dapatkan tahun 2022–2023,” jelasnya.
Danny menambahkan, pada tahun 2024 organisasi PKK Dompu menerima dana hibah sebesar Rp2 miliar yang disalurkan dalam dua tahap. Dana tersebut diterima langsung oleh organisasi PKK yang saat itu diketuai Lilis Suryani, istri mantan Bupati Dompu, A. Kader Jaelani (AKJ), untuk menjalankan berbagai program kegiatan.
“Itu dua kali penyaluran di tahun 2024. Banyak programnya, tetapi saya tidak hafal mendetail,” bebernya.
Dalam proses penyelidikan, Kejari Dompu telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari pengurus dan ketua PKK hingga sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu. “Kalau saksi yang sudah kami periksa kurang dari 20 orang,” tandasnya. (mit)
