Selong (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyebut Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih masuk kategori zona merah stunting. Tingginya angka stunting di daerah tersebut dinilai berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk serta masih tingginya angka kemiskinan yang menjadi tantangan utama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri peluncuran Program Percepatan Penanganan Stunting di Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Menurut Indah, meski program tersebut baru resmi diluncurkan, Pemkab Lotim sebenarnya telah lebih dulu melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka stunting.
“Ini launching ya. Jadi sebelum ini di-launching pun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan banyak intervensi. Tapi memang Lombok Timur dan Lombok Utara saat sekarang masih masuk dalam zona merah,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, tingginya prevalensi stunting di Lotim tidak bisa dilepaskan dari besarnya jumlah penduduk yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan.
“Kalau Lombok Timur erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang cukup besar, jadi angka kemiskinan memang masih cukup tinggi. Tapi kita harapkan dengan intervensi yang dilakukan oleh beberapa pihak ini, ada penurunan angka yang signifikan,” katanya.
Indah menegaskan, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memiliki program yang secara langsung mengintervensi persoalan kemiskinan dan kesehatan masyarakat.
“Ini kolaborasi. Karena Pak Bupati mengingatkan semua OPD wajib memiliki kegiatan yang mengintervensi langsung terkait kemiskinan dan kesehatan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi tersebut mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (P3S) Lotim mengakui daerahnya masih menghadapi tantangan besar dalam upaya menekan angka stunting. Menurutnya, Lotim memiliki sekitar 25 persen dari total penduduk NTB sehingga persoalan stunting menjadi lebih kompleks.
Saat ini, prevalensi stunting di Lotim tercatat sebesar 22,36 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga mencapai 11 persen melalui berbagai program intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Edwin mengungkapkan, berdasarkan evaluasi data selama periode 2023 hingga 2025, tren angka stunting di Lombok Timur masih relatif stagnan sehingga diperlukan langkah yang lebih terintegrasi.
Karena masih memiliki prevalensi stunting di atas 20 persen, Lotim sebelumnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai salah satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh program pendampingan nasional.
Program tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan World Bank untuk memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui sistem data yang terintegrasi.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Penyebab tidak langsung seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan harus diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak,” ujar Edwin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan memanfaatkan aplikasi berbasis data yang menghimpun informasi dari UPTD, kecamatan hingga puskesmas agar intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Selain fokus pada aspek kesehatan, Pemkab Lotim juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga kini tercatat 263 dapur SPPG telah beroperasi di Lotim dengan melibatkan sekitar 13.500 tenaga kerja dan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai miliaran rupiah setiap hari.
Pemerintah juga mendorong kader posyandu, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan program dapur SPPG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang membutuhkan.
Edwin menegaskan, keberhasilan menurunkan angka stunting hanya dapat dicapai melalui penguatan konvergensi program antar-OPD, sinkronisasi data yang berkualitas, serta keterlibatan aktif seluruh masyarakat.
Wabup mengajak semua elemen bersama-sama menjadikan penanganan stunting sebagai gerakan kolektif. Dengan data yang baik, kolaborasi yang kuat, dan intervensi yang tepat sasaran, kita optimistis mampu menurunkan angka stunting di Lotim.
Sementara itu, Kepala Desa Lendang Nangka Utara Lalu Wiranata menyampaikan bahwa desa yang dipimpinnya memiliki 15 pekadusan dengan jumlah penduduk lebih dari 11 ribu jiwa dan luas wilayah hampir 900 hektare yang didominasi lahan pertanian nanas.
Ia mengungkapkan bahwa desa tersebut masih menghadapi tantangan tingginya angka kemiskinan dengan sekitar 1.200 kepala keluarga miskin. Namun melalui Program Desa Berdaya, sekitar 200 kepala keluarga telah menerima manfaat secara langsung.
Selain itu, Desa Lendang Nangka Utara juga memperoleh Program PAMSIMAS untuk penyediaan air bersih dan dalam waktu dekat akan menerima dukungan anggaran sebesar Rp500 juta guna pembangunan rumah dan fasilitas pendukung desa.
Pemerintah Desa berharap berbagai program kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Melalui peluncuran PP3S ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lotim menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor, memperbaiki kualitas data, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta membangun kepedulian keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan generasi NTB yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (rus)
