INFLASI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 3,55 persen pada bulan Juni tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,34 persen. Tingginya persentase inflasi NTB dipengaruhi oleh kebijakan nasional, yaitu kenaikan harga BBM non
.
Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan, tingginya ketergantungan NTB terhadap sektor transportasi membuat kenaikan harga BBM menjadi faktor utama laju inflasi daerah.
“Kalau BBM naik, pasti transportasi ikut naik. Penyumbang inflasi kita sekarang lebih kepada persoalan itu,” ujarnya.
Menurutnya, meski inflasi lebih tinggi sekitar 0,21 persen, namun secara umum angka inflasi NTB masih mengikuti rata-rata nasional. Alasan kenaikan ini, lanjutnya karena kondisi geografis NTB serta ketergantungan terhadap transportasi, sehingga dampak kenaikan biaya distribusi lebih terasa di NTB.
“Begitu harga tiket naik, biaya transportasi juga meningkat. Karena ketergantungan transportasi kita di NTB cukup tinggi, efeknya juga terasa terhadap inflasi,” lanjutnya.
Faozal menilai, Pemprov NTB tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendiri, karena penyebab kenaikan berkaitan dengan kebijakan nasional. Pemda, katanya hanya bisa mengendalikan sektor-sektor yang berada dalam kewenangannya.
“Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena isu ini nasional. Yang bisa kita tekan ya kita tekan. Misalnya soal ketersediaan pangan, Bulog sudah siap, kebutuhan pokok juga relatif stabil,” katanya.
Meski lebih tinggi dari nasional, Ia menegaskan tidak mengganggu daya beli masyarakat NTB. Sebab itu, inflasi yang terjadi tidak dipicu oleh harga kebutuhan pokok. Menyinggung soal upaya menekan inflasi.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan BBM dan pengaruhnya terhadap sektor transportasi.
“Kalau persoalannya tidak berkaitan dengan isu nasional, tentu bisa kita intervensi. Tapi kalau menyangkut transportasi dan kebijakan BBM, itu bukan ranah pemerintah daerah,” jelasnya.
Adapun dengan kondisi ini, Faozal mengaku pihaknya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang ada. “Minggu depan kami juga akan mengikuti rapat inflasi bersama Bank Indonesia. Dari rilis BPS sebelumnya, penyumbang inflasi memang berasal dari BBM,” pungkasnya. (era)
