Selong (Suara NTB) – Dua isu sosial yang saling terkait, yaitu stunting dan pernikahan usia anak, menjadi perhatian serius Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Untuk menekan angka kedua masalah tersebut sekaligus menyiasati keterbatasan anggaran, TP PKK resmi membangun sinergi strategis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah (NGO) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Selong, Jumat (3/7/2026) siang.
Ketua TP PKK Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan, pernikahan dini dan stunting berada dalam satu mata rantai masalah yang tidak bisa dipisahkan. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ketika orang tua memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga anak kehilangan pengawasan dan akhirnya terjebak dalam pernikahan dini yang berujung pada tingginya risiko stunting.
“Masalah ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Karena itu, kita membutuhkan payung hukum yang jelas agar implementasi di lapangan berjalan maksimal,” ujar Hj. Ra’yal Ain dalam sambutannya usai penandatanganan.
Kolaborasi yang melibatkan pokja I, II, III, dan IV PKK ini akan difokuskan pada langkah preventif dan interventif. Di sisi hulu, PKK mengoptimalkan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kelestarian lingkungan. Sementara di sisi hilir, layanan kesehatan akan diintegrasikan melalui Posyandu yang kini diperkuat oleh sinergi 6 OPD terkait, guna memastikan pencegahan stunting dilakukan secara masif hingga ke tingkat dasa.
Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang hadir mewakili jajaran OPD, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan kemitraan menjadi keharusan di tengah kondisi anggaran daerah yang tengah mengalami efisiensi.
“Kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan antarinstansi agar program pembangunan, terutama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, tetap berjalan optimal,” tegas Achmad Dewanto.
Sementara itu, Direktur LPSDM NTB Ririn Hayudiani yang mewakili NGO menyambut baik ruang kolaborasi yang terbuka lebar. Menurutnya, keterlibatan lembaga non-pemerintah yang telah lama bergerak di akar rumput akan sangat membantu pencapaian target “Smart Lombok Timur”. Ia optimistis bahwa penanganan kemiskinan, pernikahan anak, hingga stunting akan membuahkan hasil signifikan jika dikerjakan secara gotong royong.
“Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih, demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah,” pungkas Ra’yal Ain, berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas tetapi benar-benar menyentuh kesejahteraan keluarga di Lotim. (rus)
