Giri Menang (Suara NTB) – Warga mengeluhkan banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kondisinya rusak parah yang belum ditangani di Lombok Barat (Lobar). Di satu sisi, terdapat APBD tahun 2025 yang tak terpakai atau menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai Rp337 miliar. Kalangan DPRD Lobar pun menyoroti, di tengah kondisi infrastruktur rusak ini justru APBD disimpan menjadi Silpa yang membengkak hingga dua kali lipat.
Keluhan soal infrastruktur rusak di Lombok Barat disampaikan Kepala Dusun Cemare, Munawir. Ia menyampaikan, kondisi jembatan kayu di Cemare telah lama rusak parah. Namun, janji mau ditangani, tak kunjung terealisasi. “Makanya kami bingung sama Pemda, kalaupun tidak ada untuk pembangunan paling tidak perbaikan dan perawatan lah barang-barang Rp100 juta,” keluhnya.
Ia mengkhawatirkan jembatan itu memakan korban jiwa karena saat ini kondisinya membahayakan warga dan pengunjung. Terlebih, jembatan itu vital bagi warga maupun pengunjung. Dengan terlalu sering mengusulkan penanganan jembatan itu, membuat warga merasa habis harapan sehingga mereka tidak terlalu banyak menuntut lagi. Bahkan karena pesimis, warga mengaku terbiasa dengan jalan rusak, bahkan rela naik perahu.
Namun, yang menjadi perhatian adalah kawasan itu telah menjadi daerah pariwisata yang ramai dikunjungi. Pihaknya berharap agar penanganan melalui program aspirasi tetapi belum ada tindak lanjut.
Infrastruktur Rusak di Lombok Barat Kontras dengan Silpa 2025
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Irwan menyoroti banyak infrastruktur di Lombok Barat yang masih banyak belum terselesaikan atau rusak, salah satunya jembatan kayu Cemare.
Kondisi infrastruktur yang belum tertangani ini kontras dengan Silpa APBD tahun 2025 yang saat ini hangat dibahas kalangan dewan dengan TAPD. Pihaknya pun menguraikan upaya pihaknya mewanti-wanti Pemkab terkait Silpa ini. Iwan mengaku masih ingat, ketika pembahasan APBD perubahan. Di mana muncul anggaran Rp80 miliar lebih untuk pembebasan lahan.
“Waktu itu kami dari Banggar menyarankan, agar dalam pembebasan lahan itu Pemkab hanya menganggarkan untuk apraisalnya saja dulu. Itu hanya butuh Rp100-200 juta, lalu kapan anggaran pembebasan lahan? Kami sarankan pada APBD murni,” tegasnya.
Hal ini atas pertimbangan, dari sisi waktu tidak mungkin menyelesaikan pemebasan lahan dalam waktu tiga bulan. Bahkan, akibat belum ada kata sepakat pembahasan pun sempat deadlock.
“Tapi Pemda melalui tim TAPD meyakinkan DPRD bahwa ini proses bisa terlaksana,” ujarnya.
Namun, faktanya anggaran pembebasan lahan itu belum tereksekusi. Artinya, Pemkab belum menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi pada APBD tahun 2026 ini, mengalokasikan lagi sehingga totalnya Rp80 miliar lebih. “Kenyataannya hari ini, bayangkan dari Januari sampai 6 Juli ini, apraisal belum selesai,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu pun menegaskan jika saran DPRD didengar Pemkab, artinya dana pembebasan itu dipakai untuk pembangunan jalan dan jembatan serta program lain yang lebih produktif, maka Jembatan Cemare itu pun sudah selesai ditangani.
Jika alasannya sebagai bentuk creative financing, menurutnya dari sisi perencanaannya yang tidak maksimal.
Pemkab Lombok Barat Sudah Usulkan ke Pusat
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, Lalu Ratnawi menyampaikan jika pihaknya sudahnya menyusun DED pembangunan jembatan Cemare. “Butuh anggaran sekitar Rp50 miliar kalau sesuai DED Dinas PUPR yang sudah kami susun. Sudah kami usulkan ke pemerintah pusat juga perbaikannya,” kata Ratnawi.
Dengan anggaran yang cukup besar, jika menggunakan APBD itu cukup berat karena bentangnya cukup panjang. Sehingga pihaknya pun berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Tim Balai jalan pun sudah turun ke pusat mengecek kondisinya,” kata Ratnawi. (her)
