Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia (RI) Mohammad Jumhur Hidayat, mencatat hingga tahun 2026 luas hutan mangrove di Indonesia yang mengalami kerusakan mencapai 30 persen atau sekitar 700.000 hektare dari luasan 3,4 juta hektare.
“30 persen hutan mangrove yang rusak tersebut terjadi di seluruh Indonesia. Gerakan menanam mangrove ini merupakan gerakan nasional sebagai tanggung jawab dalam memperbaiki alam dan lingkungan,” kata Jumhur kepada wartawan usai penanaman di perairan Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Selasa (7/7).
Jumhur melanjutkan, luas areal tanam di Labuhan Alas mencapai 445 hektare dari target 500 hektare di Provinsi NTB yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan Freeport juga berkomitmen untuk kembali melakukan penanaman dengan luas 12 hektare di seluruh Indonesia terutama di Papua.
“Kami sangat menyambut baik setiap kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan. Apalagi daya serap karbondioksida oleh mangrove sangat tinggi dibandingkan tumbuhan lain,” ucapnya.
Menurutnya daya serap emisi karbon oleh mangrove ini bisa mencapai lima kali lipat dibandingkan tumbuhan jenis lain. Sehingga mangrove ini sangat diperlukan untuk menekan emisi karbon yang saat ini masih cukup tinggi di Indonesia.
“Mangrove ini bukan hanya sekedar pohon tetapi banyak sekali kegiatan ekonomi kalau mangrove ini terjaga dan subur mulai dari rumah ikan, kerang, ekowisata, sirup, dan banyak hasil ekonomi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Gerakan pemulihan alam, lingkungan dan sering disebut TOBAT ekologis nasional lanjut Jumhur, merupakan komitmen pemerintah untuk terus menggalakkan gerakan menjaga alam. Bahkan tidak hanya mangrove, pemerintah juga akan melakukan penanaman pohon di daerah-daerah kritis.
“Sudah banyak komitmen yang ingin melibatkan diri dalam menjaga alam dan kami juga berkomitmen untuk kita pastikan Indonesia akan hijau kembali,” tukasnya.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Toni Wenas, mengatakan program penanaman mangrove merupakan bagian dari strategi besar perusahaan dalam mendukung pengurangan emisi karbon. Menurutnya, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dalam kegiatan ini. Penanaman mangrove adalah bagian dari komitmen Freeport Indonesia. Kami tidak hanya memikirkan produksi, tetapi juga lingkungan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan upaya menurunkan emisi karbon,” ujar Toni.
Ia menjelaskan, Freeport Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 12.000 hektare, terdiri atas 10.000 hektare di wilayah Papua dan 2.000 hektare di luar Papua. Di Provinsi NTB, perusahaan mengalokasikan rehabilitasi seluas 484 hektare, dengan rincian 445 hektare di Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur.
“Melalui penelitian di berbagai daerah, kami melihat NTB memiliki potensi yang sangat baik. Ekosistemnya mendukung sehingga menjadi salah satu lokasi terbaik untuk program rehabilitasi mangrove di luar Papua,” katanya.
Toni menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat keberlangsungan hidupnya. Karena itu, Freeport akan melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkelanjutan.
“Di Papua, tingkat keberhasilan hidup mangrove mencapai sekitar 90 persen. Pencapaian serupa diharapkan dapat diwujudkan di NTB melalui pengawasan rutin serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para ahli,” tegasnya.
Program rehabilitasi ini juga diperkirakan menyerap banyak tenaga kerja karena jutaan bibit mangrove akan ditanam dengan teknik khusus yang memerlukan keterampilan.
“Menanam mangrove tidak bisa sembarangan. Harus memperhatikan pasang surut air laut dan teknik tertentu agar tingkat keberhasilannya tinggi. Karena itu, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ucapnya.
Toni berharap program rehabilitasi mangrove dapat terus didukung melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kesadaran menjaga kawasan pesisir semakin meningkat.
“Yang kami bangun bukan hanya aspek ekologinya, tetapi juga ekonomi masyarakat. Jika lingkungan terjaga, manfaat ekonominya akan dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (ils)
