Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat, berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil karbon bagi dunia. Sehingga semua pihak diharapkan untuk bisa mengambil langkah strategis untuk mewujudkan hal itu.
“Kalau kita ingin pakai uang sendiri untuk mengurangi emisi karbon, maka kita butuhkan anggaran sekitar 286 miliar Dolar atau sekitar Rp4.000-Rp5.000 triliun. Itu pasti nggak mungkin negara punya uang,” kata Jumhur, kepada wartawan saat kunjungan di Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (7/7/2026).
Menurut Jumhur, saat ini dunia punya “permainan baru” namanya pasar karbon, sehingga orang-orang yang mengeluarkan emisi karbon yang banyak harus memberikan kompensasi menyuburkan tanaman yang disebut dengan program TOBAT ekologis yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.
“Mungkin di sini (Labuhan Alas) ada sekitar 1.000 sampai 2.000 hektare akan ditanam mangrove yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengotori bumi ini,” ucapnya.
Tentu pemerintah juga akan memberikan atensi khusus dalam penanaman yang akan dilakukan nantinya harus melibatkan masyarakat setempat. Hal itu dilakukan untuk memberikan multi player efek bagi masyarakat dari segi ekonomi yang biasanya disebut dengan sebutan green job.
“Perusahaan tidak akan rugi karena dalam tahun tertentu karbon yang dihasilkan bisa dijual di pasar karbon dengan nilai yang sangat tinggi bahkan bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah,” ujarnya.
Hal ini tentu sangat menarik bagi mereka yang punya uang untuk melakukan investasi, tetapi pemerintah tetap akan memberikan atensi khusus. Jangan sampai penjualan karbon ini hanya bersifat spekulasi para pebisnis saja, tetapi manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum.
“Bisa saja besok ditanam mangrove dijual oksigennya, tetapi masyarakat yang berada di sekitar lokasi penanaman tidak mendaptkan apa-apa,” tegasnya.
Menurutnya, di dalam mekanisme penjualan karbon nanti ada skema mitigasi dalam rangka perubahan iklim, adaptasi, dan Indonesia akan menerapkan prosperity. Artinya pemerintah akan memastikan seluruh perubahan iklim ini masyarakat yang berada di bawah harus merasakan menfaat yang paling utama.
“Apapun yang dihasilkan dari penjualan karbon ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat (prosperity). Sehingga mereka akan sukarela melakukan perawatan terhadap mangrove,” terangnya.
NTB Siapkan BUMD Khusus
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memiliki wacana untuk menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menangani penjualan karbon ke pasar dunia.
“InsyaAllah kita pemerintah provinsi akan menyiapkan BUMD yang khusus menangani masalah penjualan karbon. Apalagi beberapa wilayah di NTB dianggap sangat cocok untuk tanaman mangrove,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/7).
Menurutnya, penanaman mangrove yang dilakukan saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Apalagi NTB memiliki banyak lokasi potensial untuk dilakukan penanaman mangrove, sehingga mampu menghasilkan karbon yang cukup besar.
“Inilah salah satu bentuk kontribusi NTB kepada negara (Indonesia) dengan menyerap sebanyak mungkin karbon yang dihasilkan oleh emisi gas buang kendaraan yang beroperasi di wilayah kita,” ucapnya.
Selain tanaman mangrove secara umum, pemerintah juga memastikan akan memberikan atensi khusus tersebut bibit mangrove yang sudah hampir langka. Hal itu dilakukan pemerintah dengan upaya pembenihan terhadap spesis langkah tersebut akan tidak hilang begitu saja.
“Tetap akan kita lakukan pembenihan terhadap spesies mangrove yang langka sehingga mereka tidak hilang. Spesies langka ini tidak hanya di Sumbawa tetapi ada juga di wilayah lain sehingga itu akan menjadi atensi kami,” tukasnya. (ils)
