Mataram (Suara NTB) – Ribuan Kepala Keluarga (KK) di Provinsi NTB yang tercatat sebagai desil satu dilaporkan tidak terdata dalam bantuan sosial (bansos). Atas kondisi ini, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinos PPA) mengaku akan melaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinsos PPA NTB, Masyhuri mengaku berdasarkan data terakhir, tercatat sekitar 6 ribuan masyarakat NTB masuk dalam daftar desil satu. Namun, sekitar dua ribu lebih warga tidak tersentuh bansos sama sekali.
“Nah, itu desil satu loh. Nah, kami mengupayakan nanti dengan mengusulkan kepada Kementerian Sosial,” ujarnya kemarin.
Alasan sejumlah KK ini tidak mendapat bansos menurut Masyhuri, karena kuota bansos yang terbatas, sekitar 10 persen dari total jumlah masyarakat miskin di NTB. “Karena negara ini ada keterbatasan juga. Karena dikuotakan,” lanjutnya.
Dengan intervensi yang dilakukan Pemprov NTB melalui program Desa Berdaya, pendataan kembali ribuan masyarakat yang tidak terdata itu bisa meningkatkan persentase jumlah masyarakat miskin di NTB.
“Namanya hidup ya, bisa jadi, ada yang kelolosan 1-2 itu nggak ada data valid 100 persen itu nggak ada. Pasti sebagus-bagus orang melakukan pengumpulan data, ada margin error-nya,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Program Desa Berdaya merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk menekan angka kemiskinan melalui intervensi yang bersifat transformatif dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) sebagai dasar penentuan sasaran.
“Tetapi jangan lupa ini adalah upaya yang dilakukan Pak Gubernur itu adalah untuk mengurangi kemiskinan itu. Melalui desa berdayanya,” pungkasnya. (era)
