ANGGOTA DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan mendukung penuh wacana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rekrutmen besar-besaran Polisi Kehutanan (Polhut). Pasalnya jumlah personel Polhut saat ini tidak sebanding dengan luas hutan Indonesia.
“Saya melihat wacana Presiden untuk meningkatkan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel pada prinsipnya merupakan langkah yang patut diapresiasi,” ujar Johan Rosihan, Rabu (8/7).
Pemerintah beralasan bahwa sekitar 5.000 personel Polhut yang ada saat ini tidak memadai untuk mengawasi kawasan hutan, taman nasional, dan mencegah berbagai kejahatan kehutanan.
“Selama ini jumlah Polhut memang sangat tidak sebanding dengan luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai sekitar 125 juta hektare,” ungkapnya.
Namun demikian di balik wacana pengangkatan puluhan ribu Polhut tersebut. Politisi PKS itu memberikan sejumlah catatan penting yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan tersebut benar-benar efektif untuk menjaga kawasan hutan dari upaya perusakan oleh manusia.
“Pertama, menambah kuantitas, harus diiringi dengan kualitas. Penambahan puluhan ribu personel harus diikuti dengan pendidikan, pelatihan investigasi, kemampuan penegakan hukum, penggunaan teknologi pengawasan, hingga pemahaman konflik sosial di kawasan hutan,” tegas Johan.
Kedua, perlu dihitung secara matang kebutuhan riil berdasarkan risiko. Penempatan personel tidak boleh dibagi rata, tetapi berbasis tingkat kerawanan kawasan. Wilayah yang memiliki tingkat pembalakan liar, tambang ilegal, perambahan, dan perdagangan satwa yang tinggi tentu membutuhkan penguatan lebih besar dibanding kawasan yang relatif aman.
“Ketiga, jangan sampai Polhut hanya menjadi penjaga hutan, tetapi tidak mampu menyentuh aktor intelektualnya. Selama ini pelaku lapangan sering tertangkap, tetapi cukong, pemodal, mafia kayu, mafia tambang, maupun jaringan perdagangan satwa sering kali luput dari penegakan hukum,” katanya.
Keempat, penguatan Polhut harus dibarengi penguatan kelembagaan. Mereka perlu didukung anggaran operasional yang memadai, peralatan, kendaraan, sistem informasi, drone, citra satelit, serta koordinasi yang kuat dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, dan pemerintah daerah.
“Komisi IV tentu akan memastikan aspek akuntabilitas anggarannya. Penambahan personel dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar,” ujarnya.
Sebagai gambaran berdasarkan data dari Walhi NTB, bahwa kawasan hutan di NTB memiliki luas sekitar 1,1 juta hektare. Luasan ini sangat timpang dibandingkan dengan jumlah personel Polhut lingkup Dinas LHK yang tercatat sekitar 95 hingga 135 orang, sehingga satu petugas rata-rata harus menjaga wilayah seluas 10.000 hingga 25.000 hektare. (ndi)
