Denpasar (suarantb.com) –
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan gagasan besar menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau (green tourism) kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur NTB saat menjadi panelis dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di Bali, Selasa (14/7/2026). Forum yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) itu mengusung tema “From Ambition to Action: Scaling the 100 GW Solar Frontier for National Energy Sovereignty” dan mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas percepatan pengembangan energi surya menuju target nasional 100 gigawatt (GW).
Dalam sesi diskusi bertajuk The Role of Provincial Governments in Advancing Solar Power Development Toward National Energy Independence, Gubernur NTB menilai kolaborasi Bali, NTB, dan NTT dalam Kerja sama Regional Bali, NTB, NTT (KRBNN) dapat menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia.
“Bayangkan Bali menjadi destinasi wisata yang benar-benar 100 persen hijau. Bali tidak perlu lagi membangun pembangkit listrik sendiri karena kebutuhan energinya bisa dipasok dari NTB dan NTT. Potensi energi surya di kedua provinsi ini sangat besar,” ujar Gubernur NTB.
Menurutnya, NTB memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini provinsi tersebut memiliki 77 bendungan, dengan 15 bendungan berukuran besar yang berpotensi dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic).
Ia menjelaskan, apabila sekitar 20 persen luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 megawatt (MW) listrik. Bersama potensi energi yang dimiliki NTT, kedua provinsi diproyeksikan mampu memasok sekitar 5–7 gigawatt (GW) listrik dalam lima tahun mendatang.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT.
Menurutnya, interkoneksi tersebut akan menciptakan sistem kelistrikan kawasan yang lebih andal sekaligus meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur energi berskala besar membutuhkan dukungan investasi yang kuat, terutama dari investor internasional. Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan NTB Capital, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“NTB Capital akan menjadi assurance bagi investor. Kami membantu mempercepat proses perizinan sekaligus memfasilitasi penyelesaian berbagai isu sosial yang mungkin muncul di sekitar lokasi investasi,” katanya.
Selain aspek investasi, Gubernur NTB juga menyoroti sejumlah regulasi nasional yang dinilai perlu disesuaikan agar pengembangan energi baru terbarukan dapat berlangsung lebih cepat.
Salah satu usulannya adalah memberikan keleluasaan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengembangkan sistem kelistrikan mandiri (off-grid) melalui pemberian wilayah usaha (Wilus).
“Kalau kawasan ekonomi khusus diberi kesempatan memiliki wilayah usaha sendiri, mereka bisa membangun sumber energi terbarukan di kawasan tersebut dan memanfaatkannya langsung. Di Mandalika, misalnya, dengan tingkat radiasi matahari yang sangat tinggi, potensi pembangkit listrik tenaga surya bisa mencapai sekitar 100 MW,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan adanya relaksasi kebijakan agar listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan tidak harus seluruhnya disalurkan melalui PLN, melainkan dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen atau bahkan diekspor.
Menurutnya, peluang tersebut sangat terbuka mengingat Australia saat ini tengah mengembangkan proyek ekspor listrik bersih ke Singapura melalui jaringan kabel bawah laut.
“Harapan kami, ketika pemerintah memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan, kewenangan daerah juga diberi relaksasi sehingga kami memiliki keleluasaan untuk menjual energi ke pasar yang lebih luas tanpa mengganggu sistem kelistrikan nasional,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menegaskan NTT siap menerima investasi di sektor energi baru terbarukan dengan menyediakan dukungan mulai dari aspek perizinan, penyediaan lahan, hingga penguatan ekosistem sosial.
“Kami siap menjadi tuan rumah bagi setiap investasi energi baru terbarukan,” tegasnya.
Menurut Melki, Bali, NTB, dan NTT telah memiliki kesamaan visi dalam membangun kawasan berbasis energi bersih. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, daerah tersebut memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 396 GW, jauh melampaui target nasional pengembangan energi surya sebesar 100 GW.
Khusus untuk energi surya, NTT memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi dengan musim kemarau yang relatif panjang, terutama di wilayah Sumba Timur dan Sumba Tengah, sehingga dinilai sangat prospektif untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Melki optimistis, apabila investasi dan infrastruktur pendukung dapat direalisasikan, NTB dan NTT tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi Bali, tetapi juga menjadi pemasok listrik bersih bagi kawasan Indonesia Timur.
“Kami siap menerima siapa pun mitra yang ingin berinvestasi. Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan perizinan, kepastian tata ruang, menjembatani aspek sosial, serta membangun ekosistem investasi yang kondusif,” katanya. (r/ham)
