Mataram (Suara NTB) – Dinamika yang berkembang di tingkat nasional soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tak mempengaruhi pelaksanaan program ini di Provinsi NTB.
Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB bahkan menegaskan, fokus saat ini adalah penyelesaian validasi data penerima manfaat sebelum seluruh layanan kembali berjalan optimal.
Sebelumnya, kasus hukum yang menjerat unsur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengampu program strategis Presiden Prabowo ini berlanjut pada ancaman penghentian operasional dapur MBG disampaikan Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7).
Ketua Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, menyatakan para mitra pengelola dapur siap menghentikan operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia apabila pola kemitraan dengan BGN tidak diperbaiki.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M. Si mengatakan, kondisi di NTB berbeda. Menurutnya, jeda layanan yang terjadi dalam tiga pekan terakhir bukan disebabkan persoalan kemitraan, melainkan karena masa libur sekolah yang dimanfaatkan BGN untuk menyempurnakan basis data penerima manfaat.
“Fokus BGN saat ini adalah membersihkan dan memastikan data penerima manfaat by name by address, baik untuk siswa sekolah maupun kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Fathul Gani, Jumat, 17 Juli 2026.
Ia menjelaskan, validasi data menjadi langkah penting agar distribusi makanan bergizi berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Akurasi data dinilai dapat mencegah terjadinya perbedaan antara jumlah penerima manfaat yang sebenarnya dengan data yang tercatat di pusat.
“Misalnya jangan sampai sekolah yang memiliki 300 siswa justru tercatat 400 siswa. Data seperti ini yang sedang dibersihkan. Bukan berarti data sebelumnya tidak valid, tetapi lebih untuk memastikan pelayanan berjalan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Fathul, validasi data by name by address menjadi syarat utama sebelum setiap SPPG kembali melaporkan kesiapan operasionalnya kepada BGN.
“Ketika data sudah tervalidasi dengan baik, barulah SPPG menyampaikan laporan kesiapan operasional. Validasi data ini menjadi tahapan yang paling penting,” jelasnya.
Saat ini, operasional dapur MBG di NTB berada pada beberapa tahapan. Sebagian dapur telah memiliki Kepala SPPG dan siap beroperasi, sebagian lainnya telah selesai dibangun namun masih menunggu penunjukan Kepala SPPG, sementara beberapa dapur lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik.
Adapun dapur yang sebelumnya berstatus suspend akan kembali dibuka setelah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
“Sekarang kami masih menunggu kebijakan BGN terkait langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses validasi, Satgas MBG NTB mendorong seluruh Kepala SPPG bersama relawan turun langsung melakukan pendataan di lapangan dengan dukungan pemerintah desa.
“Layanan MBG akan langsung dimulai kembali begitu proses validasi selesai. Semakin cepat validasi dilakukan, semakin cepat pula layanan dapat kembali berjalan,” tambahnya.
Berdasarkan pembaruan data Satgas MBG per 8 Juli 2026, sebanyak 872 unit SPPG telah ditetapkan berstatus operasional di NTB. Jumlah tersebut terdiri atas 856 unit SPPG aglomerasi dan 16 unit SPPG terpencil yang disiapkan untuk menjangkau wilayah dengan akses geografis yang lebih sulit.
Sebaran terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur dengan 264 unit yang terdiri atas 263 SPPG aglomerasi dan satu SPPG terpencil. Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah memiliki 192 unit, Lombok Barat 134 unit (132 aglomerasi dan dua terpencil), serta Kabupaten Bima 83 unit, termasuk delapan SPPG terpencil.
Di wilayah lainnya, Kota Mataram mengoperasikan 68 unit SPPG, Lombok Utara 41 unit (38 aglomerasi dan tiga terpencil), Kabupaten Sumbawa 28 unit, Kota Bima 26 unit (25 aglomerasi dan satu terpencil), Dompu 21 unit (20 aglomerasi dan satu terpencil), serta Kabupaten Sumbawa Barat 15 unit.
Operasional ratusan dapur tersebut didukung 40.454 petugas dan relawan yang bertugas melayani sekitar 1.857.245 penerima manfaat di seluruh NTB. Meski demikian, masih terdapat 26 unit SPPG yang berstatus suspend karena sedang menjalani audit kelayakan sarana sebelum diizinkan kembali beroperasi. (bul)
