Mataram (Suara NTB) – Masyarakat di NTB kesulitan mendapatkan rumah baru, terutama rumah subsidi. Kondisi ini terjadi karena stok rumah yang tersedia semakin menipis, sementara permintaan dari masyarakat terus meningkat.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, mengatakan stok rumah subsidi di sejumlah wilayah kini sudah berada pada kondisi kritis. Bahkan, untuk kawasan penyangga Mataram dan sekitarnya, stok rumah yang tersedia habis dalam waktu dekat.
“Stok yang ada sudah hampir habis. Kalau kita hitung, khususnya di Mataram dan sekitarnya, mungkin Agustus sudah habis,” kata Hery, Minggu, 19 Juli 2026.
Menurutnya, konsumen yang saat ini sedang mencari rumah subsidi tidak lagi memiliki banyak pilihan. Mereka yang ingin mendapatkan rumah harus bergerak cepat sebelum stok yang tersedia benar-benar habis.
Keterbatasan stok rumah ini tidak terlepas dari persoalan lahan. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengembang adalah belum tuntasnya penetapan lahan sawah yang dilindungi atau lahan baku sawah (LBS) belum ada titik terang sampai sekarang.
Hery menjelaskan, pengembang masih menunggu kebijakan dan penetapan dari pemerintah pusat melalui kementerian ATR BPN mengenai lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan.
“Kalau lahan itu ditetapkan sebagai sawah yang dilindungi, tidak bisa dialihkan untuk pembangunan, termasuk untuk perumahan. Yang ditunggu sekarang adalah penetapan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Akibatnya, ruang pengembangan perumahan semakin terbatas. Pengembang yang ingin tetap membangun harus mencari lahan di luar kawasan yang selama ini menjadi pusat pembangunan perumahan.
“Kalau cepat mencari, harus bangun di daerah-daerah perkebunan di Lombok, kemudian ke Sumbawa dan Bima. Tapi kalau menunggu RTRW, pilihan lahannya semakin sedikit,” ujarnya.
Kondisi ini membuat konsumen menghadapi situasi yang semakin sulit. Tidak hanya rumah baru yang semakin terbatas, rumah yang sudah dimiliki dan kemudian dijual kembali juga sulit diperoleh dengan harga terjangkau.
“Praktis konsumen tidak punya banyak pilihan. Yang memiliki kemampuan dan bisa bergerak cepat mungkin masih bisa mendapatkan rumah. Tetapi masyarakat lainnya tentu kewalahan,” katanya.
Hery menegaskan, stok rumah subsidi saat ini sudah berada pada titik yang sangat kritis.
Pembangunan masih berjalan di sejumlah wilayah yang memiliki lahan non-sawah, namun pembangunan perumahan di lahan yang sebelumnya merupakan sawah semakin sulit dilakukan.
“Yang masih berjalan adalah pembangunan di daerah-daerah yang memang bukan sawah. Tetapi kalau yang murni berasal dari lahan sawah, ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
Kondisi ini juga berdampak terhadap sektor properti secara keseluruhan. Ketika pembangunan perumahan terhambat, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor ini ikut melambat.
“Kalau pembangunan mandek, otomatis pendapatan dari sektor properti ikut turun. Pembangunan tidak bisa berjalan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap rumah terus meningkat,” katanya.
Di sisi lain, keterbatasan lahan dan stok rumah berpotensi mendorong kenaikan harga rumah. Hery menyebut, ketika pasokan terbatas sementara permintaan tetap tinggi, harga rumah akan semakin sulit ditekan. (bul)
