Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp889,96 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mengatakan proyeksi APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan serta arah kebijakan nasional dan daerah. Pada saat yang sama, DPRD Kota Bima telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Total proyeksi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp889,96 miliar yang disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta arah kebijakan nasional dan daerah,” ujarnya, Jumat (17/7).
Besaran APBD 2027 tersebut, lebih tinggi dibanding APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp716,7 miliar. Kenaikan proyeksi anggaran itu diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program-program prioritas.
Fakhrunraji mengatakan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, pengendalian kemiskinan dan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel.
“Kebijakan APBD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengendalian kemiskinan dan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 juga menjadi bagian dari pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2025-2029, dengan tetap memperhatikan dinamika fiskal nasional dan perkembangan ekonomi.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan dinamika fiskal nasional dan tantangan ekonomi yang berkembang,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan LKPJ APBD 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah mengapresiasi sinergi dan kerja sama DPRD dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 secara konstruktif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (hir)
