KOMISI I DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram agar segera mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kelurahan. Keberadaan pejabat pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) yang berlangsung terlalu lama dinilai dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini, mengatakan proses pengisian jabatan tidak seharusnya berlarut-larut. Menurutnya, apabila memang terdapat kendala dalam proses tersebut, pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan dan segera mencari solusi.
“Kalau memang permasalahannya di mana, itu yang perlu dibedah. Dari masalah kemudian dicari solusinya. Ini kan sudah lama,” ujar Zaini kepada Suara NTB di DPRD Kota mataram, Senin (20/7).
Ia mengungkapkan, persoalan lambatnya pengisian jabatan juga pernah menjadi pembahasan dalam rapat bersama pemerintah daerah. Saat itu, berbagai alasan disampaikan, termasuk masih menunggu proses konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Namun demikian, Zaini menilai alasan tersebut tidak seharusnya membuat proses pengisian jabatan terus tertunda. Menurutnya, pembahasan mengenai hal tersebut sudah dilakukan berulang kali, tetapi hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Kalau memang aturannya yang menjadi kendala, persoalan ini sudah beberapa kali kita rapatkan. Jangan terus-terusan menunggu BKD tanpa ada kepastian,” katanya.
Selain di tingkat OPD, Zaini menyebut masih terdapat sejumlah jabatan lurah yang juga belum terisi secara definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ia menjelaskan, pejabat yang berstatus Plt maupun Plh memiliki kewenangan yang terbatas, terutama dalam mengambil keputusan strategis maupun mengeksekusi berbagai program pemerintahan.
“Kalau yang namanya Plt atau Plh itu kan kewenangannya terbatas, apalagi menyangkut pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis. Karena itu, jabatan yang kosong sebaiknya segera diisi pejabat definitif,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Komisi I DPRD Kota Mataram memastikan akan terus mengawal rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk terkait percepatan pengisian jabatan kosong. DPRD juga berencana melakukan pemantauan secara langsung terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut.
“Kita sudah menyampaikan dalam rapat sebelumnya agar jabatan-jabatan yang kosong segera diisi. Nanti akan kita lakukan pemantauan langsung untuk memastikan rekomendasi itu ditindaklanjuti,” ujar Zaini. (fit)
