PEMERINTAH Kelurahan Ampenan Tengah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya pro dan kontra dari sebagian warga terhadap proyek yang melibatkan penggalian jalan dan pemasangan jaringan pipa.
Lurah Ampenan Tengah, Budiawan, mengatakan sosialisasi telah dilakukan sejak awal sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tahapan pembangunan SPAL-DT. Menurutnya, pemerintah kelurahan telah menggelar sosialisasi sebanyak tiga kali, meski tidak seluruh warga yang diundang dapat menghadiri kegiatan tersebut.
“Dari awal kami sudah melakukan tiga kali sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat kelurahan yang melibatkan 10 lingkungan, tetapi memang tidak semua undangan dapat hadir,” ujarnya, Senin (20/7).
Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melibatkan perangkat kelurahan, kecamatan, serta perwakilan masyarakat di masing-masing lingkungan. Bahkan, untuk beberapa lingkungan, sosialisasi dilakukan hingga tiga kali guna memastikan informasi dapat diterima oleh warga.
Dalam pelaksanaannya, proyek SPAL-DT akan diawali dengan penggalian untuk pemasangan jaringan pipa saluran air limbah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi pekerjaan di antaranya Jalan Pabian, Jalan Koperasi, Jalan Gotong Royong, dan Jalan Yos Sudarso.
Saat ini, kata Budiawan, proyek telah memasuki tahapan survei sambungan rumah (SR). Untuk wilayah Ampenan disiapkan kuota sekitar 2.000 sambungan rumah yang akan terhubung dengan jaringan SPAL-DT.
“Sekarang mereka sedang melakukan survei untuk mengetahui tampungan di setiap rumah yang akan menjadi sambungan,” jelasnya.
Selain pembangunan jaringan pipa di ruas jalan dan kawasan permukiman, proyek tersebut juga mencakup pembangunan rumah pompa di kawasan Taman Jangkar Ampenan yang berada di wilayah administratif Kelurahan Ampenan Tengah.
Budiawan mengakui pembangunan SPAL-DT memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga menilai aktivitas penggalian berpotensi mengganggu mobilitas serta menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum maupun milik pribadi.
Meski demikian, menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam setiap proyek pembangunan. Ia memastikan pihak pelaksana proyek akan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai upaya mengakomodasi keluhan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah juga akan membentuk layanan pengaduan. Setiap kelurahan yang terdampak proyek akan mengirimkan satu orang petugas yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sebagai penerima aduan masyarakat.
“Dalam waktu dekat akan dilakukan pelatihan bagi petugas layanan pengaduan. Masing-masing kelurahan yang terdampak penggalian akan mengirim satu orang untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” Pungkas Budiawan. (pan)
