KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kalangan untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Pemkab Lombok Barat (Lobar). Dukungan pada KPK itu salah satunya dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lobar.
DPC partai berlambang banteng itu mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Dirut PTAM Giri Menang, SUD, dan Dirut PT PT MSI, ALG sebagai tersangka. PDIP dengan tegas meminta KPK mengusut tuntas kasus ini, tidak berhenti pada ketiga tersangka tersebut.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris DPC PDIP Lobar, Marzini, S.H., kepada media Sabtu (25/7/2026) menindaklanjuti arahan dari DPP dan DPD bahwa PDIP mendukung pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah.
“Kami menghormati proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap kami junjung. Tapi kami juga pegang teguh prinsip Bung Karno: tidak ada yang kebal hukum. Siapapun dia. Dan kami (PDIP) mendukung dan mengapresiasi penuh langkah penegakan hukum oleh KPK, jangan sampai berhenti disitu (tiga tersangka) harus disisir hingga tuntas ke akar-akarnya,” tegas Marzini.
Marzini menyampaikan, meskipun PDIP tidak masuk dalam parlemen, tetapi PDIP fokus mendukung dalam penegakan hukum kasus korupsi termasuk di Lombok Barat. Ia menilai langkah KPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberantas korupsi di daerah.
Ia juga berharap agar langkah pengusutan KPK tidak terhenti pada oknum-oknum yang sudah ditangkap KPK, karena dalam kasus ini ada delapan orang telah diperiksa, termasuk beberapa oknum pejabat Pemkab Lobar. “Harapan saya, semua disisir habis, dibersihkan semua, supaya ke depan itu Lombok Barat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Kalau melihat sejarah kelam Lobar, tiga kepala daerahnya ditangkap KPK. Hal ini diharapkannya menjadi renungan bersama agar jangan sampai terulang kembali, sehingga Lobar ke depan lebih baik, lebih maju dari kabupaten/kota lainnya. Terlebih ia menyaksikan keterangan KPK bagaimana permainan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, cukup banyak merugikan APBD.
DPC PDI Perjuangan Lombok Barat menilai, APBD Lombok Barat adalah uang rakyat yang harus digunakan dan dikelola secara transparan dan tepat sasaran. “Korupsi ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Lombok Barat. Ini juga pengkhianatan terhadap cita-cita Trisakti. Karena itu kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat non aktif, Lalu Ahmad Zaini,” tegasnya.
Marzini dalam kesempatan itu juga mendukung Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha melanjutkan kepemimpinan dan berharap tidak terulang lagi kasus semacam ini. Ia juga mendukung program yang baik dilanjut oleh Wabup untuk kesejahteraan masyarakat Lobar ke depan. (her)
