Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2027 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin (27/7/2026). Dalam pernyataannya, Bupati menargetkan angka pendapatan Rp1,315 triliun dan pagu belanja Rp1,310 triliun.
Dari pagu tersebut, PAD diproyeksikan berkontribusi cukup signifikan mencapai 28,12 persen atau sebesar Rp370 miliar.
Najmul Akhyar menjelaskan, fiskal daerah menjadi fondasi kuat dalam proses pembangunan seiring dinamika perekonomian terkini, prospek serta arah pembangunan di Lombok Utara. Hal itu tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah pusat, di mana pada tahun 2027, anggaran diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kebijakan fiskal tetap dilaksanakan secara hati-hati, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan di Lombok Utara pada tahun 2027 mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Mendorong Transformasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Tema tersebut sekaligus merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Mewujudkan hal tersebut, Bupati KLU menekankan perlunya APBD yang sehat dan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan fiskal daerah yang selama ini sudah berjalan, perlu diperkuat dengan optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta efisiensi belanja non-prioritas.
Berkenaan dengan rancangan KUA. PPS tahun 2027, Bupati menyebut proyeksi pagu Pendapatan Daerah sebesar Rp1,315 triliun. Terdiri dari proyeksi PAD mencapai Rp370,01 miliar atau 28,12 persen dari RAPBD. Sedangkan, proyeksi Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp945,90 miliar atau 71,88 persen.
Pada Komponen Belanja Daerah, Bupati memproyeksikan sebesar Rp1,310 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,048 triliun atau 79,99 persen, Belanja Modal Rp131,55 miliar atau 10,04 persen, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp3,12 miliar atau 0,24 persen, serta Belanja Transfer sebesar Rp127,46 miliar atau 9,73 persen.
“Asumsi Silpa tahun berjalan (2026) sebesar Rp5,75 miliar,” imbuhnya.
Pada komponen pembiayaan, saat ini Pemda Lombok Utara menganggarkan penerimaan sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,75 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati memberikan apresiasi kepada lembaga DPRD atas sinergi yang berjalan positif selama pembahasan anggaran maupun produk-produk hukum lainnya di DPRD.
“Semoga kerja sama kita dapat berjalan lebih baik dan lebih solid lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara,” tutupnya. (ari)
