Giri Menang (Suara NTB) – Kepala desa (Kades) berharap agar program Rp1 miliar per desa yang menjadi program unggulan Pemkab Lombok Barat di masa kepemimpinan LAZ dan Hj. Nurul Adha tetap dilanjutkan. Program ini pun diharapkan dilanjutkan dengan skema diserahkan ke desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Desa Kuripan Utara, Asmawi mengatakan, pihaknya berharap program-program yang baik, termasuk Rp1 miliar per desa yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wabup pada periode ini dilanjutkan. Sedangkan yang tidak baik, tentu diperbaiki. “Agar harapan masyarakat sejahtera dari desa bisa diwujudkan,” harap Asmawi, Senin (27/7/2026).
Beberapa program dari Pemkab khususnya di desanya, seperti jembatan diharapkan harus dilaksanakan. Pihaknya tak ingin program penanganan jembatan yang sudah diprogramkan tahun ini tidak terganggu dengan musibah yang terjadi di Pemkab Lombok Barat. Terlebih pihak dinas PUPRPKP sendiri telah bersurat ke desa menginformasikan bahwa terkait rencana pembangunan jembatan dan jalan yang ada di desanya dilaksanakan tahun ini.
Asmawi berharap program Rp1 miliar per desa yang telah direncanakan ini secepatnya direalisasikan untuk masyarakat desa. Pihaknya berharap Pemkab bisa bangkit dari kondisi musibah saat ini. Dan kepemimpinan yang melanjutkan bisa melaksanakan tugas dengan amanah dan baik agar masyarakat bisa sejahtera. Sehingga Lobar bisa lebih baik dalam peningkatan perekonomian kedepankan.
Sementara itu, Kades Senggigi Mastur juga menyampaikan harapan serupa. Atas nama Ketua Forum Sangkep Pengusungan Batulayar, pihaknya berharap agar program Rp1 miliar per desa ini dilanjutkan, tetapi dengan skema yang berbeda. Skema yang berlaku sekarang ini program ini berpusat langsung dikerjakan oleh oleh pihak Pemkab atau organisasi perangkat daerah (OPD).
Program itu melalui beberapa pokir baik provinsi maupun kabupaten dimasukkan dan dikalkulasikan menjadi Rp1 miliar per desa.
“Saya harapkan untuk betul-betul nyata program Rp1 miliar per desa itu, alangkah baiknya (skema) itu dianggarkan melalui ADD,” imbuhnya.
Terlebih saat ini ADD yang diperoleh desa variatif, rata-rata antara Rp675 juta sampai Rp700 juta. Untuk mewujudkan pembangunan di desa maka ia berharap agar program ini dimasukkan melalui ADD. “Supaya betul-betul nyata dana atau pembangunan yang akan kita lakukan di desa,” jelasnya.
Terlebih lagi, Dana Desa (DD) yang diharapkan untuk pembangunan di desa justru dipangkas hampir 85 persen oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, DD yang diterima desa, khususnya Senggigi mencapai Rp1,4 miliar berkurang menjadi Rp365 juta pada tahun ini. Dari program Rp1 miliar per desa ini sendiri, Desa Senggigi mendapatkan alokasi Rp4,2 miliar, dialokasikan di antaranya untuk fisik dan UHC.
Mastur juga mengungkap kekhawatirannya jika pelaksanaan program ini terpusat dikhawatirkan rawan permainan proyek, sehingga alangkah baiknya diserahkan ke desa melalui ADD supaya tidak ada celah permainan tender maupun penunjukkan langsung (PL). “Hal-hal itu kan rawan terjadi, apalagi ibu Wabup yang saat ini ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, kita sama-sama menjaga beliau, dari hal-hal seperti ini,” pungkasnya. (her)
