PEMERINTAH Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, melibatkan 18 agen untuk mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai tindak lanjut program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Mataram. Para agen tersebut berasal dari unsur PPPK paruh waktu, kader posyandu, kepala lingkungan, hingga masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan sekaligus menghasilkan basis data perlindungan sosial yang lebih akurat. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, terutama penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Lurah Selagalas, Yusrin, menjelaskan pembentukan agen Perlinsos diawali dengan pengusulan calon petugas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selanjutnya, nama-nama yang diusulkan diproses dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Mataram untuk melaksanakan pendataan di lapangan.
“Di Kelurahan Selagalas ada sekitar 18 agen yang bertugas melakukan pendataan Perlinsos,” ujarnya, Kamis (30/7).
Menurut Yusrin, mayoritas agen berasal dari kader posyandu. Mereka dipilih karena dinilai paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Selain memiliki kedekatan dengan masyarakat, para kader juga telah terbiasa menggunakan aplikasi digital sehingga lebih mudah melakukan penginputan data sesuai kebutuhan sistem Perlinsos.
Selain kader posyandu, pendataan juga melibatkan PPPK paruh waktu, kepala lingkungan, dan masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria sebagai agen. Kolaborasi lintas unsur tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pendataan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data di lapangan.
Ia mengatakan, pemerintah kelurahan tidak hanya menugaskan para agen, tetapi juga melakukan pengawasan secara intensif selama proses pendataan berlangsung. Setiap hari, perkembangan pendataan dipantau untuk memastikan seluruh wilayah terdata sesuai target dan kendala yang muncul dapat segera ditangani.
“Di kelurahan kami terus memonitor perkembangan pendataan yang dilakukan para agen setiap hari,” katanya.
Menurutnya, pendataan Perlinsos merupakan langkah penting dalam mewujudkan satu data perlindungan sosial yang valid dan terintegrasi. Selama ini masih sering ditemukan perbedaan data penerima bantuan antarprogram, bahkan tidak sedikit ditemukan data ganda maupun penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat karena kondisi ekonominya telah membaik.
Melalui pendataan berbasis digital ini, pemerintah berharap seluruh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diperbarui secara berkala sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, setiap program perlindungan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program Perlinsos sendiri merupakan bagian dari percontohan digitalisasi bantuan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial di Kota Mataram. Melalui program tersebut, pemerintah daerah didorong membangun sistem pendataan yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial. (pan)
