Kota Bima (Suara NTB) – Pemangkasan anggaran di sektor literasi dinilai berpotensi menghambat investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dukungan anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah membuat sejumlah program pengembangan literasi tidak berjalan maksimal.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPAD Kota Bima, Edi Sutrisno, S.E., menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas SDM. Menurutnya, literasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
“Agak sedikit ironi menurut saya. Unsur utama pembangunan Indonesia itu kualitas SDM. Kalau itu ditinggalkan, tentu pembangunan akan sulit,” ujarnya, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, pengembangan perpustakaan daerah banyak mendapat dukungan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan buku bermutu, peningkatan sarana dan prasarana, serta program pengembangan perpustakaan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Edi, DAK fisik selama ini berperan dalam mendukung pembangunan sarana perpustakaan, termasuk gedung dan fasilitas pendukung. Sementara DAK non fisik lebih banyak menopang program pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta berbagai kegiatan pembinaan literasi.
“Sebelum efisiensi, hampir setiap tahun ada bantuan buku bermutu, kemudian ada peningkatan sarana prasarana melalui DAK nonfisik, termasuk bangunan ini dan isinya. Itu sebagian besar didukung Perpustakaan Nasional,” katanya.
Namun, setelah kebijakan efisiensi diterapkan, dukungan tersebut tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Di sisi lain, kemampuan anggaran daerah juga ikut terbatas sehingga program literasi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Pemangkasan dukungan tersebut sejalan dengan penurunan pagu anggaran Perpustakaan Nasional pada APBN 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran Perpusnas ditetapkan sebesar Rp378 miliar, turun sekitar 47,6 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp721,7 miliar.
Di tingkat daerah, dampak efisiensi juga dirasakan di Dinas Perpustakaan Kota Bima. Anggaran untuk empat bidang teknis di instansi tersebut hanya sekitar Rp80 juta dalam satu tahun. Dengan jumlah itu, masing-masing bidang rata-rata hanya memiliki dukungan sekitar Rp20 juta untuk menjalankan berbagai program kegiatan.
Keterbatasan anggaran membuat sejumlah kegiatan literasi tidak berjalan optimal. Program pembinaan masyarakat, perpustakaan keliling, layanan jemput literasi ke sekolah, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, hingga kegiatan literasi lainnya harus disesuaikan.
“Tahun 2025 program pembinaan, pelayanan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola masih berjalan. Kalau ditotal anggarannya sekitar Rp600 sampai Rp700 juta. Tahun ini tinggal Rp20 juta. Terus mau ngomong apa,” katanya.
Menurut Edi, penguatan literasi seharusnya dipandang sebagai investasi pembangunan manusia, bukan sekadar belanja barang. Dampak dari investasi literasi tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi baru dirasakan dalam jangka panjang.
“Buku itu sebetulnya bukan belanja barang. Buku adalah investasi. Dampaknya bukan sekarang, tetapi 10-20 tahun ke depan baru terasa,” tegasnya.
Ia menambahkan, perpustakaan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca buku, tetapi juga ruang peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai bentuk literasi, seperti literasi digital, keuangan, kesehatan, hingga keterampilan.
“Perpustakaan bukan cuma tempat membaca buku. Perpustakaan harus inklusif dan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Ketika masyarakat menjadi lebih terampil, produktivitasnya juga akan meningkat,” jelasnya.
Edi berharap dukungan terhadap program literasi kembali diperkuat. Menurutnya, pembangunan gedung perpustakaan yang representatif harus diikuti dengan kegiatan yang berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sayang, gedung dibangun bagus-bagus, tetapi programnya tidak ada. Harusnya lebih ramai,” pungkasnya. (hir)
