Kota Bima (Suara NTB) – Kondisi perpustakaan di sekolah, desa, dan kelurahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan literasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Bima,menilai belum optimalnya penataan dan pengelolaan perpustakaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPAD Kota Bima, Edi Sutrisno, S.E., mengatakan capaian literasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perpustakaan daerah. Kondisi perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, hingga perpustakaan kelurahan juga menjadi bagian penting dalam penilaian IPLM.
“Yang jadi masalah itu IPLM karena berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di masyarakat. Perpustakaan daerah mungkin sudah cukup, tetapi bagaimana dengan perpustakaan desa, kelurahan, dan sekolah-sekolah. Hampir rata-rata masih kurang tersentuh dan belum tertata dengan baik,” ujarnya, Rabu (5/8).
Menurut Edi, pembinaan perpustakaan sekolah tidak bisa dilakukan karena instansinya hanya memiliki kewenangan memberikan pendampingan teknis. Sedangkan, pengelolaan dan dukungan anggaran berada pada instansi yang membawahi satuan pendidikan.
“Kita hanya membina secara teknis. Intervensi anggaran ada di Dinas Pendidikan. Itu yang menjadi persoalan. Kita tidak bisa mengintervensi kebijakan anggaran,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya tetap memberikan pendampingan kepada pengelola perpustakaan melalui penyusunan standar layanan dan tata kelola. Salah satunya dengan mengenalkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebagai acuan dalam pengembangan perpustakaan sekolah.
Edi menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat pembangunan literasi. Sebab, peningkatan kualitas perpustakaan sekolah tidak cukup hanya mengandalkan pembinaan teknis tanpa diikuti dukungan kebijakan dan anggaran.
Ia mengakui, kondisi perpustakaan sekolah di lapangan masih beragam. Sejumlah perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal,sehingga belum mampu menjadi ruang belajar yang menarik bagi siswa.
“Kadang-kadang perpustakaan sekolah berada di pojok, bercampur dengan ruang kelas, berdebu, dan tidak dioptimalkan,” ungkapnya.
Menurut Edi, paradigma pengelolaan perpustakaan juga perlu berubah. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang penyimpanan buku, tetapi harus menjadi ruang publik yang nyaman untuk membaca, berdiskusi, dan belajar.
Karena itu, ia berharap perhatian terhadap pengembangan perpustakaan sekolah semakin ditingkatkan. Selain penambahan koleksi buku, pembenahan sarana, ruang baca, serta pengelolaan perpustakaan perlu dilakukan agar keberadaannya benar-benar mendukung peningkatan budaya literasi sejak usia sekolah.
Menurutnya, penguatan perpustakaan sekolah akan memberikan dampak lebih luas terhadap pembangunan literasi masyarakat. Sebab, budaya membaca yang dibangun sejak pendidikan dasar menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara berkelanjutan. (hir)
