Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB mulai menggagas Tata Kelola Logistik Pemilu 4.0 sebagai langkah strategis memperkuat sistem distribusi logistik menuju Pemilu 2029. Gagasan ini diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola logistik Pemilu sebelumnya untuk memetakan berbagai persoalan yang pernah terjadi dalam proses pengadaan, pengelolaan gudang, inventarisasi, hingga distribusi surat suara ke tempat pemungutan suara (TPS).
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Logistik Menuju Pemilu Tahun 2029 yang melibatkan jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Senin (10/8).
Evaluasi tersebut menjadi fondasi penyusunan peta risiko logistik berbasis data kecamatan sebagai bagian dari transformasi menuju sistem Logistik Pemilu 4.0 yang lebih akurat, terukur, dan adaptif terhadap berbagai tantangan geografis di NTB.
Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memotret berbagai peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2019 dan 2024 agar dapat disusun langkah mitigasi risiko kedepannya. Sebeb distribusi logistik merupakan salah satu tahapan rawan.
“Beberapa kejadian seperti banjir di gudang logistik, kekurangan surat suara, serta persoalan distribusi di sejumlah daerah perlu kita dokumentasikan dengan baik”, ujar Khuwailid.
Ia menambahkan bahwa terdapat empat variabel utama yang menjadi fokus evaluasi, yakni proses pengadaan, proses pengelolaan logistik, pengelolaan gudang, dan inventarisasi logistik.
KPU Kabupaten/Kota akan diberikan instrumen dan kuesioner untuk mengukur tingkat risiko logistik berbasis kecamatan dengan menggunakan data riil di lapangan, pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun harus disertai penjelasan rinci mengenai peristiwa, kendala, langkah penanganan yang dilakukan, serta rekomendasi perbaikan ke depan.
“Ini merupakan upaya kita menyusun legacy tata kelola logistik. Dengan data yang detail hingga tingkat kecamatan, kita bisa lebih memahami penyebab kerusakan, kekurangan, atau kendala distribusi logistik, sehingga solusi yang disusun benar-benar berbasis pengalaman nyata di lapangan,” ujar Mars.
Dia menekankan persiapan menuju Logistik 4.0, yaitu sistem pengelolaan logistik yang berbasis inventarisasi, pemetaan distribusi, dan penguatan pengawasan data. Untuk meminimalisir potensi resiko pelaksanaan pemilu di NTB.
“Kita menyiapkan pengumpulan data instrumen selama 10 hari, kemudian dilanjutkan dengan analisis data selama satu bulan pada September hingga Oktober. Seluruh KPU Kabupaten/Kota akan memetakan proses inbound dan outbound logistik dari gudang masing-masing,” pungkasnya. (ndi)
