Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah 5.604 jiwa dari 1.952 kepala keluarga (KK) di Kota Bima, berpotensi terdampak kekeringan pada 2026. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima bahwa wilayah terdampak tersebar di lima kecamatan dan 14 kelurahan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima A. Faruk, S.ST.Par., M.Si., mengatakan sejumlah 5.604 warga yang terdampak di lima kecamatan dan 14 kelurahan tersebut,merupakan hasil pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami dampak kekeringan.
“Ada 1.952 KK atau 5.604 jiwa yang berada di wilayah berpotensi terdampak kekeringan. Data ini tersebar di lima kecamatan dan 14 kelurahan di Kota Bima,” katanya, Rabu (12/8).
Wilayah dengan jumlah warga berpotensi terdampak paling banyak berada di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat. Di wilayah tersebut tercatat 397 KK atau 1.217 jiwa.
Faruk mengatakan, wilayah lainnya yang berpotensi dampak cukup besar terdapat di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, dengan 231 KK atau 720 jiwa. Sedangkan,di Kecamatan Raba, Kelurahan Penanae tercatat 347 KK atau 850 jiwa dan Kelurahan Kendo sebanyak 172 KK atau 708 jiwa.
“Kelurahan Paruga menjadi wilayah dengan jumlah warga berpotensi terdampak paling banyak, yaitu 397 KK atau 1.217 jiwa. Kemudian Kelurahan Pane 231 KK atau 720 jiwa,” ujarnya.
Di Kecamatan Mpunda, BPBD mencatat empat kelurahan masuk dalam wilayah pemetaan. Kelurahan Manggemaci tercatat sebanyak 134 KK atau 426 jiwa, Sambinae 120 KK atau 390 jiwa, Monggonao 74 KK atau 74 jiwa, dan Panggi 40 KK atau 78 jiwa.
Sementara di Kecamatan Asakota, potensi dampak tersebar di Kelurahan Jatibaru, Melayu, dan Jatiwangi dengan total 351 KK atau 903 jiwa. Jatibaru menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 226 KK atau 513 jiwa.
Di Kecamatan Raba, selain Penanae dan Kendo, BPBD juga mencatat Kelurahan Rontu sebanyak 25 KK atau 50 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Kodo tercatat 33 KK atau 96 jiwa berpotensi terdampak.
“Data ini menjadi pemetaan kami terhadap wilayah dan masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan. Karena itu, kami mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah tersebut, untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih,” kata Faruk.
Faruk meminta masyarakat menghemat penggunaan air bersih dan segera menyampaikan laporan apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan terhadap warga yang membutuhkan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami tetap mengimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih, dan segera melapor apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, sehingga bantuan bisa segera disalurkan,” pungkasnya. (hir)
