Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPR RI bersama KPU Provinsi NTB mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berani menolak segala bentuk praktik politik uang. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
Dorongan untuk menolak politik uang menjadi fokus utama karena praktik tersebut dinilai masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, termasuk menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Lombok Barat.
Dalam penjelasannya Anggota KPU Provinsi NTB Zuriati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sinergi antara Komisi II DPR RI dan KPU RI yang dilaksanakan di daerah pemilihan.
Menurutnya, pendidikan pemilih merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia juga mengingatkan di era digital saat ini, media sosial menjadi sumber informasi utama masyarakat, namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
“Masyarakat harus lebih cerdas dan kritis dalam menerima informasi di ruang digital. KPU bersama para pemangku kepentingan akan terus mengintensifkan pendidikan pemilih secara berkelanjutan,” kata Zuriati.
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh mudah terpancing oleh hoaks dan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia menilai siklus pemilu yang semakin dekat menuntut masyarakat memiliki kesiapan literasi politik yang lebih baik.
Fauzan juga menyoroti praktik politik uang yang kerap menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, praktik tersebut tidak akan berkembang apabila masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menolaknya.
“Politik uang merusak sendi-sendi demokrasi. Karena itu, pendidikan pemilih harus mampu membangun kesadaran masyarakat agar tidak tergoda menerima imbalan dalam menentukan pilihan politiknya,” tegas Fauzan.
Sementara itu Praktisi Ahmad Mustarudin Efendi turut mengingatkan bahwa praktik politik uang kini sering dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan sosial maupun keagamaan, seperti santunan, pembagian bantuan, atau pemberian barang tertentu.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dengan memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa, sekolah, komunitas, dan perguruan tinggi.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Panitia juga memberikan doorprize kepada peserta yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama kegiatan berlangsung. (ndi)
