Giri Menang (Suara NTB) – Rumah Potong Hewan (RPH) Lingsar Lombok Barat ditunjuk menjadi Pilot Project Percepatan Sertifikasi Halal RPH dan Juru Sembelih Halal (Juleha) di NTB. Kaitan dengan itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turun memantau kondisi RPH tersebut pada Jumat (14/8/2026).
Tim Kementerian PPN/Bappenas yang turun dipimpin Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara, Rosy Wediawaty, SE., M.Sc., M.S.E., bersama beberapa staf. Dan dari BSI diwakili, Wahsi Prasodjo selaku Islamic Ecosystem Business Solutions Manager, Region office 12 Surabaya serta staf dari Direktorat Pangan dan Pertanian.
Mereka didampingi langsung oleh Sekdis Pertanian, Muhamad Taufik, S.P., M.Ling., Kabid Peternakan, Hirwanto S.Pt., dan jajaran. Serta Kabid Keswan dan Kesmavet drh. Muslih dan Jafung sekaligus Auditor NKV drh. Betty Dwi Hartaningrum M.Si., dari Disnakeswan NTB. Pemantauan RPH tersebut sebagai rangkaian kegiatan Kick Off Pilot Project Percepatan Sertifikasi Halal RPH dan Juleha di Provinsi NTB yang diadakan di kantor Gubernur NTB pada Jumat (14/8/2026) siang.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara, Rosy Wediawaty, SE, M.Sc, M.S.E., mengatakan pihaknya turun meninjau RPH Lingsar ini sebagai tahap awal dari pelaksanaan Pilot Project Percepatan Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Juru Sembelih Halal (Juleha) di NTB.
“Kami turun (memantau), ini baru tahap awal terkait pelaksanaan percepatan Pilot Project Percepatan Sertifikasi Halal RPH dan Juru Sembelih Halal (Juleha) di NTB, RPH Lingsar ini salah satunya,” terang dia, ditemui di RPH Lingsar.
Dalam Sertifikasi halal RPH dan Juleha ini, pihaknya kolaborasi dengan BSI untuk mengembangkan salah satunya ekosistem halal dan mendukung UMKM halal. Salah satu sasarannya adalah RPH yang paling hulu, sehingga diharapkan tidak sekadar administratif berupa serifikat halal saja, tetapi bagiamana menjaga konsumen dan masyarakat agar yakin memperoleh sesuatu yang sesuai haknya.
Terlebih di wilayah NTB khususnya Lobar ini penduduknya kebanyakan Muslim sehingga perlu dipastikan dagingnya disertifikasi halal dari RPH. Wahsi Prasodjo dari BSI Pusat menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Bappenas dalam pelaksanaan percepatan Sertifikasi halal RPH dan Juleha.
“BSI ini sekarang fokus menggarap Islamic Ecosystem, bahkan di kantor pusat ada khusus group yang mengelola Islamic Ecosystem. Islamic Ecosystem itu salah satunya halal industri dan RPH ini berkaitan dengan halal industri,” kata dia.
Percepatan sertifikasi halal RPH dan Juleha ini menyasar empat lokasi di NTB, satu di pulau Lombok yakni RPH Lingsar Lobar dan tiga titik lainnya di pulau Sumbawa. Setelah di Kick Off di kantor Gubernur, selanjutnya implementasi secara teknis lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal RPH, Juleha, dan Penyelia Halal. “BSI akan mengambil peran disitu,” imbuhnya.
Salah satunya BSI akan membantu Pemkab memenuhi persyaratan sertifikasi halal RPH tersebut.
Sementara itu, Sekdis Pertanian Lobar Muhamad Taufik, S.P., M.Ling., mengaku sangat bangga karena Lobar ditunjuk sebagai salah satu pilot project percepatan sertifikasi halal RPH dan Juleha di NTB. “Alhamdulillah kita ditunjuk sebagai pilot project percepatan sertifikasi halal RPH ini, dari empat RPH di NTB, kita satu-satunya di Pulau Lombok dan Sumbawa tiga titik,” katanya.
Sertifikasi halal RPH ini salah satu Tupoksi pemerintah untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat, bagiamana daging yang diperoleh Asuh (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Dikatakan, kaitan dengan persiapan sertifikasi halal RPH ini, Pihaknya dan Disnakeswan NTB mendampingi tim Bappenas serta BSI turun memantau RPH Lingsar. Setelah itu, dilakukan Kick Off Pilot Project Percepatan Sertifikasi Halal RPH dan Juleha di kantor Gubernur NTB.
Setelah itu, tentu pihaknya berupaya memenuhi syarat ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi halal RPH tersebut. Diakui, beberapa hal yang masih kurang nanti akan difasilitasi oleh BSI dan Bappenas. “Terutama kita yang masih kurang sekali, RPH kita perlu direhab dan renovasi sesuai dengan standar untuk sertifikasi halal,” imbuhnya.
Karena dengan kondisi RPH ini, para jagal tidak mau melakukan pemotongan di sana. Sehingga RPH ini perlu direhab fasilitasnya dan air bersih serta tempat jualannya.
Nantinya BSI akan turun memfasilitasi penanganan RPH tersebut untuk percepatan sertifikasi halal tersebut.”Termasuk nanti pemberdayaan juga, terutama kepada para jagal untuk Juleha dan ada penyelia halal,” pungkasnya. Di RPH Lingsar sendiri terdapat tiga Juleha. (her)
