Mataram (Suara NTB) – Penerapan mata pelajaran (mapel) Bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar di Kota Mataram,belum bisa terlaksana sepenuhnya. Keterbatasan dan belum meratanya ketersediaan guru menjadi kendala utama.
Kepala SDN 49 Mataram, Marzuki menyatakan bahwa pihak sekolah saat ini masih menyesuaikan kondisi dengan kemampuan tenaga pendidik. Sekolahnya saat ini belum memiliki guru khusus Bahasa Inggris. “Khusus di SDN 49 Mataram menyesuaikan dengan kemampuan guru kelas sambil menunggu ada guru pelajaran bahasa Inggris,” ujarnya.
Marzuki menyebutkan bahwa pihaknya setidaknya membutuhkan minimal satu orang guru Bahasa Inggris,agar pembelajaran dapat terealisasi secara optimal. Untuk saat ini, ia memilih menunggu mekanisme pengadaan guru dari pemerintah daerah, baik melalui skema distribusi maupun pengangkatan baru. “Menunggu regulasi dari pusat terkait pengadaan guru bahasa Inggris,” tuturnya.
Kondisi serupa dialami oleh SDN 29 Mataram. Kepala Sekolah SDN 29 Mataram, Mujitahid mengaku belum memiliki pengajar berlatar belakang pendidikan Bahasa Inggris. Alhasil, mapel tersebut masih berstatus pelajaran pilihan. “Utk sementara dihandle sama guru kelasnya,” jelasnya.
Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di SDN 26 Mataram. Meski sudah memiliki guru yang mumpuni untuk mengajar Bahasa Inggris, pihak sekolah belum mewajibkan pelajaran tersebut. Kepala SDN 26 Mataram, Endang mengaku memilih untuk menyerahkan pembelajarannya kepada guru kelas masing-masing.
“Untuk tahun pelajaran ini dari kelas III sampai kelas VI, kesepakatan sama guru masih di handle guru masing-masing, karena bahasa Inggris dasar,” pungkasnya.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Syarafudin, menjelaskan bahwa saat ini mapel Bahasa Inggris memang masih sebatas pelajaran pilihan.
Ia mengakui beberapa sekolah sudah secara mandiri menerapkan pelajaran tersebut. Namun, penerapannya belum bisa diseragamkan di seluruh sekolah karena distribusi guru Bahasa Inggris yang belum merata.
Untuk menyikapi kebijakan nasional pada tahun ajaran 2027/2028, pihaknya berencana fokus meningkatkan kompetensi dan menyiapkan tenaga pendidik terlebih dahulu.
“Kalau tahun ajaran baru ini masih pilihan. Tahun 2027/2028 berlaku wajib. Kita siapkan gurunya dulu,” ujarnya. (sib)
