Tanjung (Suara NTB) – Program Sekolah Rakyat (SR) pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dijadwalkan akan mulai beroperasi pada akhir bulan Agustus 2026 mendatang. Saat ini, realisasi bangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu sudah mencapai lebih dari 85 persen dan menunggu penyelesaian akhir atau finishing asrama siswa.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, S.Sos., Jumat (21/8) mengungkapkan, persiapan operasional Sekolah Rakyat mendekati final. Sesuai jadwal yang direncanakan, Sekolah Rakyat yang disiapkan menampung 595 siswa tersebut mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada akhir bulan Agustus 2026.
“Sekolah Rakyat Permanen Integrasi I di NTB sedang disiapkan prasarana pendukungnya. Untuk asrama, sedang dalam proses finishing,” ungkap Fathurrahman.
Pihaknya sudah sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana konstruksi. Disebutkan bahwa progres keseluruhan sarana dan prasarana sudah mencapai di atas 85 persen. “Gedung belajar untuk jenjang SD sudah rampung 100 persen,” sambungnya.
Konstruksi bangunan Sekolah Rakyat sendiri berlangsung sampai bulan Oktober 2026. Namun, untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar, pihak pelaksana mendahulukan sarana utama berupa bangunan tempat belajar, asrama, musala, ruang serba guna, dan sarana pendukung lainnya. Sementara, prasarana pendukung seperti air dan listrik dikerjakan secara paralel untuk memastikan kegiatan siswa berjalan dengan lancar.
Fathurrahman menyatakan, fasilitas SR Integrasi I Provinsi NTB di KLU direncanakan akan menampung 595 siswa dari beberapa kabupaten di NTB. Sedangkan untuk Lombok Utara sendiri, diberikan kuota sebanyak 270 orang dari kuota tersebut. Selain Lombok Utara, siswa SR nantinya berasal dari Lombok Barat, Lombok Timur, dan kabupaten Sumbawa.
Pada pelaksanaan Sekolah Rakyat nantinya, siswa SR lebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Siswa juga akan diregistrasi oleh pejabat pendamping dari OPD di Kabupaten asal siswa.
“Setelah registrasi selesai, siswa akan langsung istirahat dan sehari setelahnya akan mengikuti MPLS,” imbuh Fathurraahman.
Sementara, berkaitan dengan dengan sumber daya pendukung operasional Sekolah Rakyat, Kadis Sosial PPPA KLU menjelaskan, pihaknya sudah membentuk Tim Transisi untuk memastikan SR berjalan sesuai prosedur pemerintah pusat. Pemda KLU dalam hal ini menyiapkan tenaga guru serta wali asuh asrama.
Fathurrahman menyebut, Dikbudpora selaku instansi yang mengatur tenaga kependidikan, telah menyiapkan 23 orang guru sementara untuk jenjang SD, SMP dan SMA, serta 50 orang SDM pendukung sebagai wali asrama.
Untuk mendukung operasional harian, Pemda KLU sudah menyiapkan 28 tenaga outsourcing dengan rincian, 15 orang tenaga kebersihan, delapan orang tenaga keamanan, dan lima orang juru masak. Tenaga yang disiapkan Pemda bersifat perbantuan atau ditempatkan untuk sementara waktu. Sedangkan tenaga permanen akan ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial. (ari)
