Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengucur Rp13,65 triliun ke Provinsi NTB hingga 31 Juli 2026. Dana tersebut terealisasi untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di NTB.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, realisasi belanja negara tersebut mencapai 55,27 persen dari total pagu. Di sisi lain, pendapatan negara yang berhasil dihimpun dari NTB mencapai Rp3,68 triliun atau 71,38 persen dari target.
Menurut Ratih, APBN tetap memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Realisasi fiskal yang terjaga ini membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang efektif,” kata Ratih.
Dirincikan, dari total belanja Rp13,65 triliun tersebut, Rp8.666,91 miliar di antaranya merupakan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasinya telah mencapai 57,54 persen dari pagu, atau tumbuh 2,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan TKD terutama ditopang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang meningkat 9,23 persen secara tahunan. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai layanan dasar masyarakat.
Sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi Rp4.983,62 miliar atau 51,72 persen dari pagu.
Realisasi belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan pada sejumlah komponen. Belanja pegawai tumbuh 26,28 persen, belanja barang meningkat 42,60 persen, sedangkan belanja modal melonjak 218,85 persen secara tahunan.
Lonjakan belanja modal tersebut terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis di daerah.
Ratih mengatakan percepatan belanja diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap perekonomian NTB.
Sementara itu, dari sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp3.6 triliun dari NTB hingga akhir Juli 2026.
Penerimaan pajak menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi Rp1.6 triliun. Penerimaan tersebut didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp818,17 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp436,40 miliar.
Kinerja penerimaan pajak ditopang pertumbuhan pajak lainnya sebesar 27,38 persen, PPN 19,60 persen, dan PPh 1,45 persen secara tahunan. Namun, lonjakan paling signifikan terjadi pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp1.517,87 triliun.
Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari Bea Keluar sebesar Rp1.483,93 miliar. Penerimaan Bea Keluar bahkan melonjak 813,7 persen secara tahunan.
Kenaikan tajam tersebut sejalan dengan tingginya ekspor konsentrat tembaga setelah adanya kebijakan relaksasi ekspor pada periode Januari-April 2026.
Di sisi lain, penerimaan cukai masih tumbuh 1,27 persen. Sementara Bea Masuk mengalami kontraksi 32,01 persen akibat penurunan impor bahan modal dan bahan baku.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp500,15 miliar atau 32,71 persen dari target. Pendapatan BLU tumbuh 10,71 persen, terutama ditopang peningkatan jasa layanan pendidikan. PNBP lainnya juga tumbuh 2,76 persen, antara lain dari penerimaan paspor dan layanan keimigrasian.
“Percepatan belanja di berbagai sektor diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang optimal terhadap aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB secara berkelanjutan sepanjang 2026,” tandasnya. (bul)
