Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, terus mendorong agar desa yang belum mendapatkan layanan listrik bisa segera terealisasi. Terutama di wilayah Kecamatan Batu Lanteh yang saat ini belum memiliki jaringan listrik.
“Kami mengapresiasi atas keandalan pasokan listrik yang kita miliki saat ini. Namun masih ada wilayah kita yang belum memiliki jaringan listrik sehingga hal itu harus menjadi atensi untuk diselesaikan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma pada, Kamis (3/9).
Ia melanjutkan, percepatan program listrik masuk desa (Lisdes) dan pemenuhan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pegunungan menjadi atensi pemerintah saat ini. Permohonan perluasan jaringan di Kecamatan Rhee sampai saat ini, belum juga terealisasi sejak diusulkan tahun 2025 lalu.
“Kami berharap apa yang menjadi usulan tersebut bisa di atensi oleh PLN sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan listrik,” ucapnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H.Zohran mengatakan masyarakat di lima desa sangat mengharapkan keberadaan listrik dari PLN. Kelima desa tersebut yakni, Desa Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok, Bao Desa di Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin di Kecamatan Orong Telu.
Menurutnya, jaringan listrik tidak ada sudah 81 tahun,sehingga masyarakat sangat membutuhkan jaringan listrik.
“Sudah 81 tahun Merdeka Republik ini, namun mereka belum mendapatkan listrik PLN. Mohon menjadi perhatian pihak PLN selaku operator pemerintah pusat dalam penyediaan energi listrik,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Manager Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan UIW NTB, I Nyoman Suparta menegaskan bahwa kondisi daya kelistrikan di Sumbawa dalam kondisi aman. Hal itu terjadi pasca masuknya pembangkit baru PLTG Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW.
“Kami akan lebih memprioritaskan penuntasan lima desa belum berlistrik di wilayah Sumbawa hingga akhir tahun 2026,” jelasnya.
Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan/Manager Lisdes PLN UIW NTB, Hendra M. Aditia mengatakan anggaran listrik masuk desa tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan hingga tiga kali lipat,sehingga pemerintah berkomitmen untuk memastikan sistem jaringan dilima desa terealisasi.
“Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari KLHK juga sudah rampung. Target kami mobilisasi material tiang mulai September ini sebelum musim hujan dan tuntas nyala pada Desember 2026 sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Pada dengan pendapat tersebut, Komisi II DPRD Sumbawa mengeluarkan rekomendasi, mengawal komitmen PLN UIW NTB, UP2K, dan UP3 Sumbawa agar eksekusi jaringan listrik di Desa Tepal, Tangkampulit, Bao Desa, Batu Rotok, dan Mungkin tuntas nyala pada Desember 2026. Selain itu, para wakil rakyat mendorong PLN UP3 Sumbawa segera merespon permohonan jaringan kabel sepanjang sekitar 500 meter di wilayah relokasi desa di Kecamatan Ree yang tertahan sejak 2025.
Kemudian,meminta PLN dan Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran Lisdes/Lisdus di tahun 2027 bagi dusun-dusun terpencil yang belum terlayani optimal, termasuk Dusun Mate Mega di Desa Marenteh, Kecamatan Alas. (ils)
