Mataram (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Nusa Tenggara Barat mendesak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan kejelasan terkait tata kelola transportasi jelang gelaran MotoGP. Organda menyoroti lambatnya pengumuman pemenang pengelolaan shuttle bus hingga maraknya praktik calo kendaraan rental.
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa ITDC selaku regulator harus segera mengumumkan pihak yang bertanggung jawab mengelola shuttle bus di dalam area sirkuit. Keterlambatan pengumuman berpotensi mengulang skenario tahun-tahun sebelumnya, di mana penetapan pengelola dilakukan mendekati hari pelaksanaan gelaran.
“Kebutuhan shuttle bus di dalam sirkuit itu sekitar 130 unit, sementara ketersediaan bus medium pariwisata di Lombok hanya sekitar 50 sampai 60 unit. Jangan sampai seperti tahun lalu, H-1 minggu baru diumumkan. Jika diberi kepastian lebih awal, pengusaha angkutan daerah bisa mengatur kesiapan armada,” ujar JK (sapaan akrabnya), Senin (7/9/2026) di Mataram.
Selain masalah kejelasan tender di dalam sirkuit, JK menyinggung pengadaan transportasi di luar area sirkuit yang berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan Pemprov NTB. Ia mengimbau agar pemerintah daerah tidak mengabaikan skema bisnis yang adil (business-to-business) bagi para pengusaha angkutan lokal.
“Kami berharap tidak ada lagi budaya ‘minta tolong’ atau minta sumbangan armada dengan tarif semurah-murahnya ke pengusaha lokal, sementara ke pengusaha transportas luar, dijalankan bisnis murni. Supaya adil. jangan kendaraan luar dibayar tinggi, kendaraan lokal dimintai tolong aja,” tegasnya.
Ia menambahkan, armada lokal NTB saat ini mencatatkan kesiapan sekitar 60 hingga 70 persen untuk mendukung kelancaran transportasi MotoGP. Walaupun keterlibatan armada dari luar daerah seperti Bali tidak terhindarkan untuk menutupi kekuarangan kuota, ia meminta agar kendaraan pengusaha lokal tetap diprioritaskan.
Di samping masalah armada, persoalan antrean panjang BBM di sejumlah titik SPBU di NTB—seperti wilayah Lombok Timur hingga Pelabuhan Kayangan—juga menjadi perhatian serius. Organda mendesak Pemprov NTB memanggil pihak Pertamina untuk menjamin kelancaran pasokan BBM selama ajang balap internasional berlangsung.
“Transportasi akan bergerak penuh saat ajang berlangsung. Jika antrean BBM masih mengular saat gelaran MotoGP, ini sangat berbahaya dan mengganggu pelayanan. Pertamina harus memberikan kepastian,” pungkasnya. (bul)
