Mataram (Suara NTB) – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi elpiji 3 kilogram di NTB seringkali jadi persoalan, utamanya di perayaan hari besar keagamaan. Pemerintah Provinsi NTB menilai kebutuhan gas bersubsidi tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga digunakan petani dan nelayan untuk menunjang aktivitas produktif.
Untuk mengantisipasi, Pemprov NTB berencana mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat sekaligus mendorong pemberian kuota khusus bagi petani dan nelayan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan pengajuan tambahan kuota akan disampaikan melalui surat resmi Gubernur NTB kepada Kementerian ESDM. Proses pengajuan untuk kebutuhan tahun depan bahkan mulai dipersiapkan sejak sekarang.
“Kami di ESDM akan segera mengusulkan surat resmi, surat gubernur ke Kementerian ESDM agar kuota yang diminta untuk tahun depan sekarang diproses. Kuota gas elpiji termasuk kebutuhan untuk petani dan nelayan,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/9).
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah penggunaan elpiji 3 kilogram yang seringkali digunakan secara bersamaan untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan produksi. Petani dan nelayan selama ini memanfaatkan gas bersubsidi tersebut sebagai bagian dari kebutuhan operasional mereka.
Ketika kebutuhan dari sektor tersebut tidak memiliki alokasi tersendiri, masyarakat rumah tangga berpotensi terdampak ketika pasokan terbatas.
“Selama ini warga rumah tangga kadang tidak kebagian karena elpiji 3 kilogram juga dipakai oleh nelayan dan petani. Sehingga ke depan harus ada kuota khusus untuk mereka,” katanya.
Pemprov NTB pun menyiapkan usulan penambahan kuota dalam jumlah signifikan. Besaran yang akan diajukan untuk tahun depan disebut hampir sama dengan kuota yang tersedia saat ini. Dengan demikian, apabila usulan tersebut disetujui, total kuota yang diterima NTB berpotensi bertambah hingga mendekati dua kali lipat dari kuota saat ini. “Usulannya hampir mirip dengan tahun ini,” tegasnya.
Saat ini, total kuota BBM dan elpiji 3 kilogram bersubsidi di NTB mencapai 130.802 metrik ton (MT). Kota Mataram memperoleh 17.798 MT, Lombok Barat 20.343 MT, Lombok Tengah 24.784 MT, Lombok Timur 30.591 MT, Lombok Utara 6.207 MT, Kabupaten Sumbawa 11.003 MT, Sumbawa Barat 3.112 MT, Dompu 5.495 MT, Kabupaten Bima 7.914 MT, dan Kota Bima 3.555 MT.
Samsudin mengatakan, angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan energi bersubsidi di NTB. BBM dan elpiji tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain mengupayakan tambahan kuota, Pemprov NTB melihat peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM melalui pemanfaatan elpiji 3 kilogram pada kegiatan tertentu.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu menekan penggunaan BBM, terutama bagi petani dan nelayan yang membutuhkan energi untuk mendukung aktivitas produksi.
“Para petani dan nelayan menggunakan elpiji 3 kilogram untuk mengurangi beban penggunaan BBM, jadi bisa dipakai gas itu,” ucapnya.
Namun, pemerintah belum dapat menetapkan secara final besaran tambahan kuota yang akan diminta. Dinas ESDM NTB masih menunggu data kebutuhan dari instansi terkait untuk memastikan angka yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Kami masih menunggu data terkait berapa kebutuhan. Itu yang pertama,” sambungnya.
Persoalan lain muncul dalam hal pendataan dan distribusi. Aktivitas petani dan nelayan tidak selalu mengikuti batas wilayah administrasi. Ada masyarakat yang bekerja atau melakukan kegiatan produksi di kabupaten lain, sehingga mekanisme pembagian kuota membutuhkan pengaturan khusus.
Samsudin mencontohkan aktivitas petani bawang di Sumbawa. Tidak seluruh petani yang menggarap lahan di wilayah tersebut merupakan warga Sumbawa. Sebagian justru berasal dari Bima. Kondisi itu membuat pemerintah harus mencari pola distribusi yang tidak semata-mata berpatokan pada alamat administratif, tetapi juga memperhitungkan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
“Biasanya petani bawang di Sumbawa rata-rata dari Bima. Bagaimana kita mengoordinasi agar dapat jatah yang proporsional,” terangnya.
Pendataan yang tepat, menurut Samsudin, menjadi dasar agar distribusi subsidi tidak menimbulkan persoalan baru. Pemerintah ingin memastikan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan mendapatkan alokasi sesuai porsinya.
“Ini penting supaya tidak berebutan. Salah satu alternatif supaya kita bisa mengatur distribusi secara proporsional,” tegasnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan Pertamina. Pemprov NTB berharap dukungan tersebut dapat memperlancar pembahasan tambahan kuota, mengingat penetapan pagu BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram berada di tangan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah sangat mendukung. Karena secara aturan, yang menyusun pagu kuota dari kementerian selaku regulator,” pungkasnya. (era)
