Mataram (Suara NTB) – Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, mendorong peningkatan peran orang tua dalam mengawasi pergaulan putra-putrinya, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan negatif yang dapat mengarah pada tindakan kriminal.
Selain orang tua, Mujiburrahman meminta keterlibatan tokoh agama, kepala lingkungan, RT, dan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan, edukasi, serta pembinaan terhadap anak-anak yang terindikasi terlibat dalam aksi negatif.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya aksi sekelompok remaja yang melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam (sajam) berukuran panjang di media sosial. Aksi itu terjadi di kawasan Bundaran Monumen Mataram Metro, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kamis (10/9/2026) malam.
“Pertama, tentu saja peran orang tua yang kita dorong untuk memonitor pergaulan putra-putrinya sekaligus memastikan keberadaannya dengan siapa dia bergaul,” ujar Mujiburrahman, Senin (14/9).
Menurutnya, kondisi pergaulan anak pada era saat ini membutuhkan perhatian lebih dari orang tua. Sedikit saja kelengahan dalam pengawasan dapat membuat anak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan berpotensi memunculkan aktivitas maupun tindakan yang mengarah pada kriminalitas.
Selain orang tua, Mujiburrahman juga meminta para tokoh agama turut memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya pergaulan negatif. Sementara itu, kepala lingkungan dan RT diminta aktif melakukan imbauan serta mendeteksi anak-anak di wilayahnya yang diduga terlibat dalam kelompok atau aksi konvoi membawa sajam.
“Pascakejadian, beberapa kepala lingkungan saya minta dan bahkan sudah berkoordinasi dengan RT. Kalau perlu door to door mendeteksi, siapa tahu ada anak-anak di wilayahnya yang masuk dalam kelompok seperti itu,” tegasnya.
Orang nomor dua di Kota Mataram itu menegaskan, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dengan langkah antisipasi yang lebih intensif, tegas, dan terukur.
Mujiburrahman juga menyoroti status para remaja yang diamankan pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang diterimanya, mereka diketahui masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama (SMP).
Karena itu, ia meminta pihak sekolah segera mendeteksi dan mengidentifikasi siswa yang terlibat untuk kemudian diberikan teguran dan pembinaan. Bahkan, menurutnya, perlu ada peringatan mengenai kemungkinan sanksi tegas dari sekolah terhadap siswa yang terbukti terlibat.
“Tapi tentunya anak-anak ini biasanya kena provokasi dari lingkungan pergaulannya sehingga kemungkinan kita nasihati, kita edukasi masih terbuka. Jadi pendekatan persuasif dari pihak sekolah juga sangat diperlukan,” pungkasnya. (pan)
