Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, memastikan 288 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai ditangani melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Total RTLH yang akan ditangani melalui program BSPS 463 unit dan yang baru ditangani 288 unit. Sementara sisanya masih di tahap melengkapi administrasi,” kata Kabid Kawasan Permukiman Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Rizqi Helfiansyah kepada Suara NTB, Senin (14/9).
Ia memastikan, 288 unit rumah tersebut sedang dalam penanganan dengan persentase pekerjaan sekitar 20 persen hingga 80 persen. Pihaknya optimis penanganan terhadap RTLH bisa tuntas di akhir tahun 2026.
Rizqi turut merincikan, dari 463 RTLH yang ditangani, 254 unit berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPR RI, H.Mori Hanafi, Kementerian Sosial (Kemensos) 17 unit, dan 192 unit merupakan usulan dari pemerintah daerah. Jumlah bantuan perbaikan rumah tidka layak huni dari usulan pemerintah daerah relative lebih kecil dibandingkan usulan mencapai 1.371 unit rumah.”Sebenarnya masih banyak RTLH yang berada di desil 6-10 tetapi yang bisa diintervensi secara bertahap hanya desil 1-4 dengan jumlah keseluruhan mencapai 10.000 unit,” sebutnya.
Dikatakannya, penanganan terhadap rumah tidak layak huni menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani sejak beberapa tahun terakhir. Karena sisa rumah kumuh yang belum ditangani masih sangat besar dan terus diupayakan bisa segera tertangani secara maksimal.
Ia menambahkan, penerima bantuan untuk RTLH BSPS ini rata-rata masyarakat dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR). Namun tetap perlu dilakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima nantinya.
“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, dengan tetap melihat kondisi di lapangan,” demikian kata dia. (ils)
