Giri Menang (Suara NTB) – Alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) pada APBD perubahan ini bertambah hingga mencapai Rp43 miliar lebih dari sebelumnya Rp30 miliar. Penambahan BTT ini untuk penanganan bencana yang melanda wilayah Lobar. Dalam penanganan bencana ini, Pemkab didorong untuk lebih fokus pencegahan atau mitigasi jangka panjang.
Pihak dewan minta penjelasan dari eksekutif terkait skenario penanganan kebencanaan, kedaruratan, atau alokasi mendesak apa yang menjadi pertimbangan mendasar eksekutif hingga perlu menambahkan porsi BTT dalam jumlah yang sangat besar di Perubahan APBD ini. Pertanyaan ini cukup beralasan, lantaran penanganan sejauh ini lebih banyak jangka pendek dengan distribusi air.
Hal ini pun menjadi sorotan Anggota DPRD Lobar Dapil Batulayar-Gunungsari, Saeun. Politisi PAN itu menyorot tidak saja krisis air di kawasan wisata, tetapi di banyak tempat mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi.
“Padahal daerah itu setiap tahun itu dia begini (krisis air), tapi mitigasinya tidak ada sama sekali,” sorotnya, pekan kemarin.
Ia pun menegaskan, bahwa penyelesaian kekeringan yang dilakukan Pemkab tidak serius. Pemkab hanya menangani jangka pendek atau sesaat, ketika ada keluhan warga kekurangan air, barulah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun membawakan air. Namun, tidak memikirkan solusinya. “Harusnya solusinya kompherensif, penyelesaian jangka panjang,” tegasnya.
Sebab jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka pariwisata akan terdampak. Ia juga menerima keluhan dari pengelola hotel dan wisatawan soal krisis air di kawasan wisata tersebut.
Sementara itu, Asisten III Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi dalam kesempatan penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda perubahan APBD 2026 menyampaikan bahwa pertimbangan mendasar penganggaran BTT adalah sebagai langkah antisipasi dini terhadap skenario kedaruratan penanganan potensi bencana alam di wilayah Lombok Barat.
“Kebutuhan mendesak yang tidak terduga di sisa tahun anggaran berjalan, serta sebagai bantalan atau antisipasi dalam menjaga likuiditas keuangan jika pendapatan yang telah dianggarkan tercapai,” kata dia.
Terkait masukan dewan perlunya penanganan jangka panjang, Pemda kata Fauzan terus memperkuat mitigasi melalui berbagai langkah. Di antaranya melakukan pemetaan risiko, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan BPBD, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sarana prasarana kebencanaan sertakesiapan anggaran BTT.
“BTT ini juga menjadi salah satu instrumen fiskal untuk memberikan respons cepat apabila terjadi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak sesuai ketentuan,” imbuhnya. (her)
