Mataram (Suara NTB) – Banyak bencana dan tantangan transportasi yang terjadi belakangan ini. Mulai dari kasus kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi Gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Terkait hal ini, masalah keselamatan dari masyarakat atau tim penyelamat harus menjadi prioritas.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, jika keselamatan merupakan tanggung jawab moral, bukan sekadar rutinitas administratif. Atas dasar itu, standar keselamatan harus benar-benar hidup di lapangan dan menjadi bagian dari setiap keputusan dalam pelayanan transportasi.
“Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan,” pesannya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke 55 Tingkat Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/9).
Menurutnya dalam situasi krisis, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Ketika kondisi tidak memungkinkan, penghentian operasi harus dilakukan demi keselamatan, namun pada saat yang sama harus segera dicari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan.
Sehubungan dengan tema Harhubnas Tahun 2026 “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”. Guberrnur menekankan konektivitas tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, tetapi juga menghubungkan pusat produksi dengan pasar, permukiman dengan sekolah dan rumah sakit, serta membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi.
Transportasi, lanjutnya, bukan semata persoalan kendaraan dan infrastruktur. Pelabuhan dapat mengubah kehidupan sebuah pulau, penerbangan perintis dapat memangkas perjalanan antardaerah, kereta api dapat membuka pusat-pusat ekonomi baru. Sementara transportasi massal yang baik dapat mengembalikan waktu masyarakat yang selama ini habis di perjalanan.
Sistem logistik yang efisien, misalnya, memungkinkan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha masyarakat sampai kepada konsumen dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar konektivitas antara pusat produksi dan permukiman diperkuat untuk menekan biaya transportasi dan logistik sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.
Ke depan, Ia meminta layanan perintis bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dijaga, transportasi massal perkotaan diperkuat, serta keterpaduan antarmoda ditingkatkan agar perjalanan masyarakat berlangsung lebih utuh dari pintu ke pintu.
Pada bagian lain, tambahnya, penguatan konektivitas perlu diikuti transformasi digital. Teknologi diharapkan dapat membuat pengawasan lebih transparan dan efektif, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan perjalanan yang lebih aman dan tata kelola logistik yang lebih tertib.
Namun, gubernur menegaskan teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia. Pelayanan transportasi pada akhirnya tetap bergantung pada integritas, kepedulian, serta keberanian para insan perhubungan dalam mengambil keputusan yang benar, terutama ketika menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi para pekerja sektor transportasi yang menjalankan tugas di balik layar, mulai dari pemeriksaan landasan, pemantauan pelayaran, pengaturan persinyalan kereta api, pemeriksaan kendaraan, navigasi dan pengendalian lalu lintas hingga pelayanan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara, termasuk mereka yang turun langsung menangani bencana dan kecelakaan.
Ia juga menegaskan ukuran keberhasilan sektor transportasi bukan semata-mata banyaknya pembangunan atau capaian administratif, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pada hari perhubungan nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Bulan ini kita canangkan sebagai awal untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat sepanjang tahun,” kata gubernur.
Dalam rangkaian acara tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra perhubungan atas dukungan dan partisipasinya dalam pelayanan transportasi, termasuk kepada mitra angkutan penyeberangan lintasan Kayangan-Pototano, PT Wings Abadi Airlines, DPC Gapasdap Kayangan, PT Primajaya Cemerlang Sejahtera, dan Perum DAMRI Cabang Mataram. Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) kepada lima ASN lingkup Pemprov NTB yang memasuki masa purna tugas. (ham)
