ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP., menyoroti konsep pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang dinilai belum terintegrasi dengan rencana pembangunan fasilitas perpustakaan daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penempatan masjid yang dinilai belum memadai untuk menunjang kebutuhan ibadah pegawai dan masyarakat.
Ismul menyampaikan, konsep pembangunan kantor wali kota dan perpustakaan seharusnya dirancang secara terpadu. Menurutnya, perencanaan kedua fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan ruang, kapasitas pengguna, serta sarana pendukung kegiatan keagamaan.
Ia menilai, kebutuhan ruang ibadah harus diperhitungkan secara serius, terutama ketika aktivitas perkantoran berlangsung bersamaan dengan waktu salat Zuhur. Selain itu, masjid di lingkungan kantor wali kota juga kerap dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, termasuk imtihan.
Ismul juga mempertanyakan ukuran dan kapasitas fasilitas ibadah yang direncanakan. Ia menilai, pembangunan gedung dengan anggaran besar semestinya diimbangi dengan penyediaan sarana ibadah yang memadai.
“Kita jangan berbicara Rp180 miliar, tapi enggak memfasilitasi keagamaan,” tegas Ketua Fraksi PKS ini.
Ia menambahkan, sebagai kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Masjid, Mataram seharusnya mampu menunjukkan identitas religius tersebut melalui perencanaan fasilitas publik, termasuk pembangunan kantor pemerintahan.
Selain itu, Ismul menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila pembangunan kantor wali kota dan perpustakaan dilakukan tanpa koordinasi yang matang. Menurutnya, keberadaan musala di gedung perpustakaan perlu dievaluasi apabila sudah tersedia masjid yang dapat dimanfaatkan bersama.
Ia meminta agar pemerintah daerah mematangkan konsep pembangunan sebelum pelaksanaan proyek dilanjutkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan.
Ismul menegaskan, evaluasi terhadap penempatan masjid menjadi bagian penting dalam pembahasan pembangunan kantor wali kota agar kebutuhan pelayanan publik dan fasilitas keagamaan dapat berjalan beriringan. (fit)
