FRAKSI Amanah Nurani Bangsa (ANB) DPRD Kota Mataram mendesak pemerintah Kota Mataram segera memberikan kepastian terkait tempat bersandar dan berlindung bagi perahu nelayan. Persoalan yang berulang setiap tahun tersebut dinilai membutuhkan penanganan terencana dan berkelanjutan agar nelayan tidak terus mencari tempat sandar ke daerah lain.
Ketua Fraksi ANB DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menegaskan bahwa persoalan tempat bersandar perahu nelayan bukan masalah insidental. Kondisi tersebut memiliki pola musiman yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan pesisir.
Menurutnya, persoalan yang terus berulang setiap tahun perlu dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan kawasan pesisir Kota Mataram.
Fraksi ANB berharap pemerintah tidak membiarkan nelayan terus menghadapi persoalan serupa setiap musim tertentu. Terlebih, nelayan yang harus menyandarkan perahunya ke wilayah lain membutuhkan kepastian tempat yang aman untuk melindungi sarana utama mata pencaharian mereka.
Karena itu, Fraksi ANB meminta Pemkot Mataram menyampaikan penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Penjelasan itu, kata Gufron, perlu mencakup rencana lokasi tempat bersandar perahu, bentuk penanganan yang disiapkan, sumber pembiayaan, hingga target waktu penyelesaian.
Fraksi ANB berpandangan, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat nelayan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian tempat bersandar, keamanan perahu, perlindungan terhadap aktivitas ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.
Menurut Fraksi ANB, persoalan yang telah diketahui dan berulang setiap tahun tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan tanpa solusi nyata. Pemerintah diharapkan menghadirkan langkah konkret agar nelayan Kota Mataram dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih aman dan memperoleh kepastian dalam menjalankan mata pencahariannya. (fit)
