BerandaNTBKOTA MATARAMKomisi III Pertanyakan Urgensi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kantor Wali Kota

Komisi III Pertanyakan Urgensi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kantor Wali Kota

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH, mempertanyakan urgensi pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan Kantor Wali Kota Mataram. Ia meminta pemerintah daerah memastikan kebutuhan lahan tersebut benar-benar mendesak sebelum mengalokasikan anggaran.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Bersama Dinas PUPR Kota Mataram pada Jumat (25/9).

Menurut Rachman, penjelasan mengenai kemungkinan kebutuhan pembebasan lahan tambahan belum cukup menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Pemerintah harus menyampaikan perencanaan yang jelas, termasuk kepastian kebutuhan lahan dan dampaknya terhadap kelanjutan pembangunan.

“Kalau memang ada kemungkinan pembebasan lahan lain yang harus ditambah, seharusnya sejak awal sudah dibuat perencanaannya, bukan berandai-andai,” ujarnya.

Ia menilai, terdapat perbedaan penjelasan antara pihak yang menyampaikan kebutuhan pembebasan lahan dan informasi yang diterima DPRD. Dalam pembahasan tersebut, pembebasan lahan disebut menjadi faktor krusial karena pembangunan Kantor Wali Kota tidak dapat dilanjutkan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.

Namun, berdasarkan penjelasan yang diterima, Rachman menilai urgensi pembebasan lahan masih perlu diperjelas, terutama jika pembangunan belum memasuki tahap awal pelaksanaan.

Rachman juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung pemerintahan, tetapi turut memperhatikan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan rencana pembebasan lahan di sepanjang aliran sungai, mulai dari Dasan Agung hingga Kampanat, yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, program tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Anggaran yang seharusnya tidak mendesak untuk hal-hal seperti ini bisa kita hadirkan ke masyarakat. Program yang manfaatnya langsung dirasakan warga juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Komisi III berharap pemerintah dapat menyusun skala prioritas pembangunan secara terukur, dengan mempertimbangkan urgensi, kemampuan anggaran, serta manfaat bagi masyarakat Kota Mataram. (fit)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN







VIDEO