FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja strategis dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., mengatakan peningkatan pendapatan daerah menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi dan efektivitas optimalisasi potensi penerimaan daerah.
Menurutnya, pajak daerah masih menjadi tulang punggung yang menjaga stabilitas keuangan daerah. Meski demikian, perlambatan penerimaan dari sektor retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Peningkatan pendapatan daerah merupakan sinyal positif atas optimisme pemulihan ekonomi dan efektivitas optimalisasi potensi penerimaan daerah. Secara keseluruhan, pajak daerah tampil sebagai tulang punggung yang menjaga napas keuangan daerah tetap kuat dan stabil,” ujarnya saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.
Fraksi PKS menilai dinamika penerimaan daerah tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kota Mataram.
Di sisi lain, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memberikan dampak terhadap penguatan postur keuangan daerah, terutama melalui peningkatan alokasi anggaran pembiayaan.
Akumulasi peningkatan pendapatan dan penyesuaian pembiayaan tersebut memperluas kapasitas belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026.
Fraksi PKS berharap tambahan kapasitas anggaran itu dimanfaatkan untuk mempercepat penyerapan anggaran pada program-program prioritas, sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.
Parhi juga menyoroti peningkatan belanja transfer yang diharapkan mampu merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sampah.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar persoalan lingkungan tidak terus berulang dan mengganggu kenyamanan warga.
Sementara itu, belanja tidak terduga perlu tetap dijaga sebagai jaring pengaman untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Ia menegaskan, postur anggaran perubahan harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan warga Kota Mataram. (fit)
