Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menargetkan pembenahan tata kelola sampah yang lebih progresif pada 2027. Salah satu langkahnya dengan menghidupkan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R agar desa dan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“TPS 3R kita harus kita hidupkan kembali sehingga ada partisipasi desa-desa dan masyarakat untuk mengelola TPS 3R. Paling tidak sampah yang akan ke TPA bisa kita tekan sedikit karena TPS 3R bisa berfungsi,” kata Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha ditemui media.
Wabup mengatakan, Pemkab menyiapkan empat unit dump truck untuk mendukung pengelolaan sampah pada tahun 2026. Satu unit telah dialokasikan melalui APBD murni, sementara tiga unit lainnya dianggarkan melalui APBD Perubahan.
Sementara itu, Kepala DLH Lobar, M. Busyairi menyebut jumlah TPS 3R yang perlu diaktifkan kembali atau reaktivasi sebanyak delapan titik. Untuk mengaktifkan kembali TPS3R tersebut, pihaknya sudah menganggarkan pada APBD perubahan ini untuk membeli peralatan pendukung operasionalnya.
“Kami anggarkan Rp25 juta untuk satu TPS 3R, itu untuk membeli alat pencacah plastik. Harapannya nanti setelah beroperasi kita secara bertahap akan anggarkan untuk membeli peralatan yang lain,” imbuhnya.
Selain itu, yang paling penting mengaktifkan kelembagaan yang mengelola TPS 3R tersebut. Sementara itu, salah satu TPS3R yang tidak beroperasi berada di Desa Midang, Kecamatan Gunungsari. Pemerintah Desa (Pemdes) setempat terpaksa menutup Tempat TPS 3R itu, karena tidak ada aktivitas pengolahan sampah.
Kepala Desa Midang, Samsudin, S.Sos., mengatakan, pihaknya menutup TPS 3R sekitar tanggal 25 Januari 2026 lalu. “Alasannya, karena sudah tidak ada pengolahan,” kata dia.
Terkait penutupan TPS 3R ini sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Malah kata dia, TPS 3R itu akan mendapatkan bantuan rehabilitasi dan mesin pencacah dari DLH, tetapi pihaknya menolak.
Ditambah lagi bantuan yang diperoleh desa berupa empat mesin pencacah dari Dinas PMD NTB pun tidak dimanfaatkan di TPS 3R tersebut. “Alat-alatnya masih di situ,ada yang hilang, tapi saya minta sama pengurusnya catat sebagai aset desa, tidak boleh hilang,” ujarnya.
Saat ini kondisi bangunan TPS 3R itu menganggur, tak terpakai. Lokasi itu pun dimanfaatkan pihaknya untuk peternakan kambing program ketahanan pangan desa untuk ternak kambing.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, terdapat 13 TPS 3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS 3R yang dibangun di bawah tahun 2000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri.
Kalau dirata-ratakan, anggaran pembangunan satu TPS 3R sebesar Rp500 juta, maka belasan TPS 3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar.
TPS 3R ini dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Belum berfungsinya TPS 3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang. (her)
