Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB terus melakukan penguatan konsolidasi demokrasi menuju Pemilu 2029 dengan partai-partai politik peserta pemilu. Pada Selasa (6/10) kemarin, giliran Bawaslu NTB mengunjungi kantor DPD I partai Golkar NTB.
Kunjungan ke Golkar NTB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu NTB, Itratif dengan didampingi anggota, Hasan Basri, Suhardi dan Saefuddin. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris DPD Golkar NTB, Firadz Fariska, didampingi oleh fraksi Golkar di DPRD NTB, yakni Hamdan Kasim, Didi Sumardi serta Humaidi.
Dalam kesempatan itu Itratif menyampaikan bahwa Konsolidasi antara penyelenggara pemilu dengan partai peserta pemilu tersebut merupakan langkah setrategis dari Bawaslu NTB untuk membangun ekosistem demokrasi yang kuat dalam menyambut perhelatan pemilu 2029 mendatang.
“Silaturrahim ke Partai Politik terus berlanjut. Hari ini kami diterima oleh jajaran Pengurus DPD I Partai Golkar NTB. Bawaslu terus menjaga komunikasi dengan Parpol Peserta Pemilu. Komunikasi tidak hanya pada saat tahapan Pemilu berjalan, tetapi pada saat non tahapan pemilu juga tetap berkelanjutan,” ucap Itratif.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum krusial bagi kedua pihak untuk refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus mendiskusikan masukan peta jalan persiapan menyambut kontestasi politik di tahun 2029.
“Komunikasi ditujukan untuk saling evaluasi peran dan fungsi, terutama kinerja jajaran kami di lapangan. Kami ingin mendapatkan masukan untuk perbaikan kerja pengawasan pada Pemilu 2029,” ucap Itratif.
Itratip menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formalitas, melainkan upaya serius untuk merajut hubungan kelembagaan yang kokoh dengan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Evaluasi dan masukan objektif dari partai politik dinilai sangat berharga demi menyempurnakan kualitas pemilu mendatang.
“Selain itu, maksud dari silaturahmi ini berkaitan dengan konsolidasi demokrasi, yaitu meminta saran, masukan, atau jajak pendapat dari semua pihak termasuk partai politik mengenai pelaksanaan atau evaluasi Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, Pemilu Tahun 2029 dapat berjalan dengan maksimal,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya dinamika kepengurusan dan perpindahan keanggotaan partai pascapemilu yang berdampak terhadap pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Kemudian penguatan kualitas sumber daya manusia pengawas ad hoc, serta pentingnya peningkatan kapasitas dan integritas Pengawas TPS.
Bawaslu juga mendorong Partai Golkar dan partai politik lainnya untuk mengoptimalkan peran saksi resmi partai dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Keberadaan saksi partai dinilai penting untuk memastikan proses berjalan transparan dan memudahkan penyelesaian apabila terjadi persoalan pada saat maupun setelah penghitungan suara.
Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Bawaslu dan partai politik dalam membangun demokrasi yang lebih berkualitas, berintegritas, serta mengedepankan pencegahan sejak dini menuju penyelenggaraan pemilu mendatang. (ndi)
