FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan sampah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga optimalisasi realisasi anggaran.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., menegaskan pembangunan perkotaan tidak boleh hanya berorientasi pada hasil jangka pendek. Pemeliharaan fasilitas publik harus menjadi bagian penting agar infrastruktur yang dibangun tidak mudah rusak dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurutnya, penataan ruang terbuka hijau (RTH) juga perlu terus dilakukan. Namun, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat agar pembangunan berjalan seimbang.
Di sektor lingkungan, Fraksi PPP menyoroti penambahan anggaran pengelolaan persampahan, termasuk pengembangan area pembuangan sampah di TPA Kebon Kongok. Penambahan anggaran tersebut dinilai harus diikuti perencanaan teknis yang matang dan pengelolaan berkelanjutan.
Hariri meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci penggunaan tambahan belanja transfer untuk pengelolaan TPA Kebon Kongok dan pengadaan tanah. Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan dampak lingkungan serta meningkatkan efektivitas penanganan sampah di Kota Mataram.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, anggota Komisi IV ini mendukung rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan juga diberikan terhadap pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk penambahan iuran program Universal Health Coverage (UHC).
Meski demikian, Hariri menekankan seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara tepat sasaran. Pemerintah diminta memiliki dasar penentuan prioritas yang jelas agar rehabilitasi sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan proyeksi pencapaian, tetapi harus menunjukkan kerja nyata, inovasi, dan pengawasan yang efektif. (fit)
