Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Mataram, tidak takut mengeksekusi anggaran. Meskipun Pemerintah Provinsi NTB belum mengeluarkan hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dari Pemerintah Provinsi NTB. Tujuannya percepatan pelaksanaan program agar tidak menumpuk di akhir tahun. “Sebenarnya cuma pemikiran dari OPD saja. Kalau sudah diketok di Dewan walaupun belum hasil evaluasi belum keluar dieksekusi saja,” terang Sekda ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10).
Alwan menjelaskan pelaksanaan program di instansi teknis memiliki kontrak dengan pihak ketiga. Rekanan tidak ansih meminta pembayaran melainkan mereka menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Demikian juga lanjutnya, pekerjaan rutin di OPD dipersilahkan dikerjakan.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan,seluruh program di masing-masing OPD telah memiliki anggaran. Kecuali terjadi pergeseran anggaran atau berpotensi menimbulkan masalah, sehingga tidak mungkin dieksekusi. “Kalau OPD berpikir begitu nanti pekerjaan numpuk di bulan Desember,” tegasnya.
Pelaksanaan APBD Perubahan terang Sekda, efektif berjalan mulai Oktober-Desember. Oleh karena itu, pimpinan OPD tidak boleh menerjemahkan sesuatu yang berpotensi mempersulit diri sendiri serta menghambat pekerjaan. Alwan memahami bahwa hasil evaluasi APBD Perubahan pasti memiliki catatan-catatan yang harus dipedomani oleh pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, penambahan anggaran Rp42 miliar di APBD Perubahan akan batal karena anggaran telah tersedia. “Jadi jangan terlalu takut mengeksekusi anggaran. Kalau sudah masuk di KUA-PPAS berarti bisa dieksekusi,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman sambung Alwan, evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan sifatnya administrasi bukan masuk pada ranah substantif. Artinya, perangkat daerah memiliki ruang untuk menjalankan program.
Ia mengingatkan perangkat daerah tidak menjadikan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan menjadi penghambat mengeksekusi program. Alwan tidak menginginkan terjadi keterlambat atau penumpukan program di akhir tahun, sehingga program terkesan dikebut. “Saya sudah berulangkali ingatkan supaya dijalankan saja programnya,” demikian Sekda. (cem)
