Giri Menang (Suara NTB) – Dana pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Lombok Barat (Lobar) belum cair hingga pertengahan pelaksanaan tahapan Pilkades tahun 2026 ini. Kondisi ini dikeluhkan oleh Pantia Pilkades tingkat desa. Mereka terpaksa meminjam uang untuk mentalangi biaya pelaksanaan tahapan Pilkades tersebut.
Pantia Pilkades di beberapa desa yang menyelenggarakan Pilkades mengeluhkan persoalan tersebut, seperti di Desa Banyu Mulek Kecamatan Kediri dan Golong Kecamatan Narmada. Tahapan sudah lebih dari pertengahan jalan, semenjak mulai bulan September lalu hingga Oktober ini anggaran Pilkades untuk panitia belum juga dicairkan.
Ketua Pantia Pilkades Desa Banyu Mulek, Guntur Lubis, S.Pd., menyampaikan, dana penyelenggaraan Pilkades, baik dari APBD atau Pemkab maupun APBDes dari Pemdes belum cair sampai setengah perjalanan pelaksanaan tahapan Pilkades ini.
“Kami mengusahakan agar tahapan Pilkades tetap berjalan lancar, kami dari panitia desa meminjam uang untuk kelancaran pelaksanaan, kita minjam caranya, karena dana belum keluar dari desa dan APBD,” keluh Guntur, Kamis (15/10/2026).
Namun demikian pihak panitia desa tetap mengupayakan pelaksanaan tahapan Pilkades bisa berjalan. Pihaknya pun berharap agar Pemkab dan desa segera merealisasikan anggaran Pilkades ini agar pelaksanaan tahapan berjalan dengan baik.
Untuk dana pelaksanaan Pilkades, pihaknya mengusulkan Rp60 juta lebih ke Pemdes (APBDes), sedangkan untuk APBD ditentukan oleh Pemkab sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Desa Banyumulek sekitar Rp58 juta bedasarkan jumlah TPS sebanyak 13 TPS. “Tapi sampai sekarang belum cair sehingga kita meminjam,” imbuhnya.
Jumlah DPT di desa berdasarkan data dari kabupaten sebanyak 6.894 orang, setelah dikroscek oleh panitia desa ditetapkan melalui pleno menjadi 6.244 DPT. Karena warga yang berada di luar daerah maupun luar negeri tidak dimasukkan dalam DPT. Jumlah bakal calon di desa itu sebanyak tiga orang, masing-masing calon petahana Jamiludin, staf desa Samsul Hadi, dan mantan Kepala Aset Lobar, Burhanudin.
Dalam proses verifikasi berkas bakal calon ini, masih ada yang kurang dari ketua Bacakades, yakni surat keterangan tidak menjadi anggota Kopdeskel merah putih.
Sementara itu, Kades Banyumulek Jamiludin melalui Sekdes menyampaikan, anggaran Pilkades dari desa belum bisa direalisasikan, karena menurut informasi bahwa SK Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemkab belum ditetapkan. “Informasinya SK BKK dari Pemkab belum disahkan,” ujarnya.
Lebih lanjut disebutkan, jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkades yang diajukan Rp116 juta. Namun, dari usulan itu, menurut informasi sementara yang disetujui Rp58 juta lebih. Terkait kapan anggaran ini dicairkan, pihaknya juga sedang menunggu kepastian. “Kami menunggu ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekdes Golong Ahmad Syukri, S.Adm., menyampaikan di Desa Golong juga belum cair dana Pilkadesnya. “Belum keluar, SK BKK belum keluar infonya,” imbuhnya.
Ada juga informasi rencana penambahan ADD, sehingga BKK untuk penyelenggaraan ditunda sementara di 77 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Belum cairnya anggaran Pilkades ini menimbulkan keluhan dan pertanyaan dari panitia desa. Namun, pihaknya belum bisa merealisasikan karena menunggu dari Kabupaten. Untuk biaya pelaksanaan tahapan Pilkades, Pihak panitia Pilkades desa mensiasati dengan meminjam uang. “Talangi dengan meminjam,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Pemerintahan Desa Dinas PMD Lobar, Hj. Napaah, S.ST., S.Keb.Bd., mengakui anggaran Pilkades belum cair, tetapi perlu menunggu evaluasi APBD perubahan dari provinsi. “Menuggu evaluasi provinsi,” imbuhnya.
Diakuinya, panitia desa berharap agar direalisasikan untuk pelaksanaan tahapan. Namun, ia mengklaim, anggaran ini tidak sampai mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkades. Pihaknya juga membutuhkan untuk kegiatan Bimtek KPPS di 706 TPS 77 desa yang melaksanakan Pilkades serentak. (her)
