Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus memperkuat strategi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) guna membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Langkah ini ditempuh melalui perluasan pendidikan kesetaraan yang inklusif dan berbasis data akurat bagi warga yang belum sempat menuntaskan pendidikan formal.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Percepatan Peningkatan RLS dalam rangka mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sektor pendidikan, yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat di Hotel Jayakarta, Kecamatan Batulayar, Rabu (14/10/2026).
Dalam Arahannya Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Saeful Akhkam, menegaskan bahwa percepatan RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta keberpihakan nyata terhadap kebutuhan belajar masyarakat di lapangan.
“Peningkatan RLS bukan sekadar mengejar angka statistik di atas kertas, melainkan membuka jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan merajut masa depan yang lebih baik,” tegas Saeful Akhkam saat membuka forum tersebut.
Menurut Akhkam, upaya perbaikan indikator pendidikan harus ditopang oleh peta jalan (roadmap) yang terukur, ketersediaan anggaran yang memadai, serta data warga belajar yang aktual dan akurat. Dengan begitu, program pendampingan dan fasilitasi belajar dapat menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Lobar, Hairuddin, menjelaskan bahwa forum DKT tersebut dirancang untuk melahirkan empat rumusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Empat rumusan strategis tersebut mencakup Rencana Tindak Lanjut Pendataan Pemetaan, advokasi, dan distribusi sasaran warga belajar secara presisi. Pola pembelajaran Inovatif, penyusunan metode belajar yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi harian masyarakat.
Penguatan Keterampilan Hidup (Life Skills) Pembekalan keahlian praktis agar pendidikan memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara nyata, Tata Kelola Anggaran dan Pengawasan Memastikan efektivitas serta keberlanjutan program pendidikan kesetaraan di seluruh wilayah.
“Percepatan peningkatan RLS membutuhkan inovasi dan gerakan bersama yang kolaboratif, terstruktur, serta berorientasi pada dampak nyata bagi kualitas hidup warga,” ujarnya
Kegiatan DKT ini menghadirkan narasumber dan pemangku kepentingan lintas sektoral, mulai dari Bapperida, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS, Inspektorat, Dinas PMD, Dinas Perindustrian, hingga perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD, pengawas, penilik, dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Lombok Barat.
Melalui sinergi lintas sektor dan pendataan yang tepat sasaran, Pemkab Lobar optimistis dapat merangkul lebih banyak warga untuk kembali mengenyam pendidikan, demi mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, maju, mandiri, dan berkeadilan. (her)
