Bima (Suara NTB) – Kecamatan Lambitu menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bima yang belum terlayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum mendapat jawaban dari Badan Gizi Nasional.
Satgas MBG Kabupaten Bima, Bohri Rahman mengatakan, saat ini terdapat 68 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Sementara itu, 16 SPPG lainnya belum mulai beroperasi.
“Dapat dilaporkan jumlah SPPG yang sudah beroperasi dan melayani penerima manfaat sejumlah 68 SPPG,” kata Bohri kepada Suara NTB, Jumat (16/10).
Selain Lambitu, sejumlah sekolah di kecamatan lain di Kabupaten Bima juga belum mendapatkan layanan MBG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan program belum merata di seluruh wilayah.
Menurut Bohri, keputusan pelaksanaan dapur SPPG menjadi kewenangan BGN. Pemkab Bima sebelumnya telah mengusulkan pembangunan dapur makan bergizi gratis di wilayah 3T untuk sejumlah wilayah yang masih membutuhkan layanan, termasuk Kecamatan Lambitu.
“Pemda sempat mengusulkan SPPG 3T untuk wilayah kabupaten yang masih membutuhkan SPPG, termasuk di Kecamatan Lambitu, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban dari lembaga BGN,” ujarnya.
Belum adanya kepastian tersebut membuat pelayanan bagi penerima manfaat di Lambitu masih menjadi persoalan. Pemkab Bima meminta agar masyarakat yang menjadi sasaran program di kecamatan dapat dilayani oleh SPPG terdekat sambil menunggu kepastian penyediaan dapur di wilayah tersebut.
“Dari 16 SPPG yang sudah memiliki kepala SPPG tersebut, salah satunya ada di Kecamatan Lambitu yang nanti akan melayani penerima manfaat di kecamatan tersebut,” katanya.
Selain menunggu operasional SPPG di Lambitu, pemerataan layanan MBG di Kabupaten Bima juga masih memerlukan perhatian, mengingat sejumlah sekolah di kecamatan lain dilaporkan belum terlayani. (hir)
