Dompu (Suara NTB) – Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menahan sebagian pembayaran klaim rumah sakit menjadi tantangan bagi RSUD Dompu, dalam menjaga stabilitas operasional. Pengajuan klaim sekitar Rp6 miliar setiap bulan hanya dibayarkan Rp4,8 miliar hingga Rp5 miliar. Sementara sisanya, akan dibayarkan enam bulan berikutnya.
Direktur RSUD Dompu, dr. Fitratul Ramadhan, Sp.P., kepada Suara NTB, Kamis (15/10) sore mengakui, kebijakan tersebut cukup menyulitkan pengelolaan keuangan rumah sakit. Kondisi ini memaksa manajemen menerapkan efisiensi secara ketat agar operasional dan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Jasa klaim yang kami ajukan setiap bulan sekitar Rp6 miliar. Tapi yang direalisasikan antara Rp4,8 miliar sampai Rp5 miliar per bulan. Kekurangannya sampai 20 persen ditahan,” ungkapnya.
Menurut Fitratul, penahanan sebagian pembayaran klaim tersebut berdampak terhadap ketersediaan dana operasional rumah sakit. Pasalnya, kekurangan pembayaran tidak langsung diterima, melainkan menunggu hingga enam bulan.
Kondisi ini membuat ruang gerak manajemen dalam mengelola keuangan menjadi terbatas. RSUD Dompu berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dituntut mampu mengelola pendapatan dan membiayai kebutuhan operasional secara mandiri. “Sehingga tidak heran belanja modal kami sangat bergantung dukungan pemerintah,” katanya.
Fitratul menjelaskan, ketergantungan RSUD Dompu terhadap pembayaran dari BPJS Kesehatan cukup tinggi. Porsi pendapatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan mencapai sekitar 93 persen dari total pendapatan rumah sakit.
Besarnya ketergantungan tersebut membuat kelancaran pembayaran klaim menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan operasional, termasuk mendukung pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Meski menghadapi tekanan keuangan akibat penahanan sebagian pembayaran klaim, Fitratul memastikan kondisi tersebut sejauh ini tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Ini jadi tantangan bagi kami. Syukurnya pelayanan tidak sampai terganggu akibat ditangguhkan pembayaran oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ke depan, manajemen RSUD Dompu berharap BPJS Kesehatan dapat segera merealisasikan sisa pembayaran klaim yang masih tertahan. Selain itu, pembayaran klaim diharapkan dapat dilakukan secara lancar dan tidak kembali mengalami penundaan berkepanjangan, sehingga pihaknya dapat menjaga stabilitas operasional, memenuhi kebutuhan pelayanan, serta memiliki ruang yang lebih memadai untuk mengembangkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Dompu. (ula)
