PENANGANAN badut jalanan di Kota Mataram dinilai tidak cukup hanya melalui penertiban. Pemerintah perlu menyiapkan solusi alternatif agar para badut tetap bisa mencari penghasilan tanpa mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan di jalan raya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengatakan, penanganan badut jalanan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mendata asal-usul mereka. Pendataan tersebut penting untuk mengetahui apakah para badut merupakan warga Kota Mataram atau berasal dari luar daerah.
“Ya, tidak cukup hanya ditertibkan. Coba didata badut asal Kota Mataram. Jika mereka penduduk Kota Mataram, bisa diarahkan ke hal yang lebih positif,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat (16/10).
Menurut Nyayu, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah membentuk perkumpulan atau komunitas badut. Melalui wadah tersebut, para badut dapat menawarkan jasa hiburan kepada masyarakat tanpa harus beraktivitas di persimpangan maupun ruas jalan yang ramai kendaraan.
Ia menilai, keberadaan perkumpulan itu dapat menjadi sarana bagi para badut untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang lebih tertata. Mereka bisa dipanggil ketika ada warga yang membutuhkan hiburan, khususnya untuk anak-anak, seperti dalam acara keluarga atau kegiatan lainnya.
“Misalnya membuat perkumpulan badut yang bisa dipanggil jika ada warga yang membutuhkan untuk menghibur anak-anak, sehingga mereka bisa mencari rezeki tanpa harus berada di jalan,” katanya.
Selain membuka peluang penghasilan, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi aktivitas badut di jalanan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Aktivitas di tengah arus lalu lintas juga berisiko memicu kecelakaan, baik bagi badut maupun pengguna jalan lainnya.
Nyayu juga menyoroti kemungkinan adanya anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan potensi eksploitasi anak serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Menurut dia, keberadaan perkumpulan badut dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan dan penanganan secara lebih terarah. Dengan pendataan yang jelas, pihak terkait diharapkan lebih mudah mengetahui kondisi para badut, termasuk jika terdapat anak-anak yang terlibat.
“Ini juga sangat kita khawatirkan. Makanya, jika ada perkumpulan, pemantauan dan penanganannya lebih jelas,” tegasnya.
Ia berharap penanganan badut jalanan di Kota Mataram tidak berhenti pada penertiban sesaat. Pendekatan yang disertai pendataan, pembinaan, serta alternatif mata pencaharian diharapkan mampu menjaga ketertiban kota sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan anak. (fit)
