Mataram (Suara NTB) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB berharap pemerintah memperpanjang kontrak penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Ditengah belum adanya kepastian dari pemerintah, meski DORNA selaku pemegang hak penyelenggara MotoGP sudah memberikan lampu hijau hingga 2031 nanti.
Menurut Ketua PHRI NTB, Ketut Wolini, keberlanjutan ajang balap motor dunia itu dinilai penting untuk menjaga pergerakan ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia, mengatakan dampak MotoGP Mandalika, 9-11 Oktober 2026 tidak hanya dirasakan selama tiga hari pelaksanaan balapan. Kehadiran pembalap, kru, wisatawan, dan tamu dari berbagai daerah turut menggerakkan ekonomi sebelum dan setelah ajang tersebut berlangsung.
“Efeknya sangat bagus terhadap ekonomi kita. Semua sektor usaha bergerak. MotoGP ini bukan hanya tiga hari pelaksanaannya, tetapi dampaknya terasa sebelum dan sesudah acara,” ujarnya.
Menurut Wolini, aktivitas hotel dan restoran menjadi salah satu penggerak utama yang berdampak langsung terhadap sektor usaha lainnya. Meningkatnya kunjungan wisatawan mendorong kebutuhan penginapan, makanan, dan berbagai layanan pendukung pariwisata.
Permintaan tersebut ikut menggerakkan pemasok bahan pangan, mulai dari buah-buahan hingga daging, serta pelaku UMKM yang memasok kebutuhan hotel dan restoran. Wisatawan yang datang untuk menonton MotoGP juga umumnya tidak hanya tinggal selama penyelenggaraan balapan, tetapi melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata di Lombok.
Wolini mencontohkan, sejumlah tamu dari kalangan PHRI yang diundang menghadiri MotoGP turut mengunjungi kawasan wisata Gili, Sembalun, dan destinasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika memiliki daya tarik yang dapat memperluas manfaat pariwisata bagi NTB.
“Kalau hotel dan restoran bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Wisatawan tidak hanya datang untuk menonton MotoGP, tetapi juga menikmati destinasi wisata kita,” katanya.
Wolini menyebut tingkat hunian kamar atau okupansi selama MotoGP 2026 mencapai rata-rata sekitar 95 persen di NTB. Sementara itu, hotel-hotel di Lombok Tengah, khususnya kawasan sekitar sirkuit, mencatat tingkat hunian mendekati 100 persen.
Menurutnya, tingkat hunian di sejumlah kawasan lain juga meningkat menjelang pelaksanaan balapan. Bahkan, hotel di Kota Mataram yang pada awalnya masih mencatat tingkat hunian relatif rendah mengalami lonjakan pemesanan menjelang hari pelaksanaan.
Karena itu, Wolini menegaskan PHRI berharap pemerintah memperpanjang kontrak penyelenggaraan ajang tersebut. Menurutnya, keberadaan sirkuit perlu diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yang mampu mendatangkan wisatawan dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Harapan kami dari PHRI, pengusaha hotel dan restoran, kontrak MotoGP harus diperpanjang. Efeknya luar biasa terhadap pengusaha dan masyarakat, termasuk UMKM di NTB, khususnya di Lombok,” tegasnya.
Ia menilai, meskipun berbagai kegiatan lain dapat diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, MotoGP memiliki daya tarik tersendiri sebagai ajang balap kelas dunia. Keberlanjutan penyelenggaraannya diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis pariwisata.
Bagi PHRI, kepastian perpanjangan kontrak MotoGP menjadi penting agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ajang internasional tersebut dapat terus dirasakan pelaku usaha dan masyarakat NTB. (bul)
