Selong (Suara NTB) – Berbagai program intervensi penurunan stunting telah digencarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Namun, prevalensi stunting di Lotim masih berada di atas target nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat intervensi serta memastikan program benar-benar menyentuh keluarga sasaran.
Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. Yuni Hastuningsih, menyampaikan, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir, prevalensi stunting di NTB 29 persen dan tingkat Kabupaten, Lotim sebesar 33 persen.
Angka itu diakui terkesan stagnan karena masalah stunting ini tidak bisa diatasi oleh satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Utamanya dari kalangan keluarga. Penanganan mulai dari remaja hingga persiapan untuk menempuh kehidupan keluarga.
Yuni menyebut Lotim memiliki potensi besar dalam menggerakkan kemitraan untuk percepatan penurunan stunting.
Ia menyampaikan Lotim meraih peringkat pertama untuk regional dua dalam pelaksanaan Pekan Genting yang digelar pada Agustus 2026. Apresiasi tersebut diberikan atas keterlibatan para pemangku kepentingan, jajaran dinas terkait, penyuluh keluarga berencana, serta tim pendamping keluarga dalam mengidentifikasi dan mendampingi sasaran program.
Menurut Yuni, capaian tersebut perlu menjadi pemacu untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan gerakan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun rapat koordinasi.
Ia mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program yang dijalankan. Hal yang lebih penting ialah dampak nyata intervensi terhadap kondisi keluarga.
Yuni menjelaskan, faktor penyebab stunting sangat kompleks. Selain pemenuhan gizi, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan, pola pengasuhan, dukungan keluarga, kondisi lingkungan, akses sanitasi, hingga kemampuan ekonomi rumah tangga.
Karena itu, upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum pernikahan, berlanjut pada masa kehamilan, hingga anak dilahirkan dan melewati periode pertumbuhan awal.
Kesiapan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, pemenuhan makanan bergizi, pemberian ASI, serta keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan tersebut.
Dalam intervensi di lapangan, pendekatan berbasis kebutuhan keluarga juga menjadi perhatian. Pendekatan gotong royong diharapkan dapat mempermudah keterlibatan berbagai pihak.
Yuni menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak, pola asuh, serta lingkungan yang sehat harus tumbuh bersamaan dengan intervensi pemerintah.
Sarasehan Kemitraan GENTING di Lotim diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa penguatan peran mitra, pemetaan keluarga prioritas, tindak lanjut bantuan yang lebih tepat sasaran, serta evaluasi berkala.
Dengan demikian, penurunan prevalensi stunting tidak hanya bergantung pada banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kesinambungan pendampingan, dan perubahan nyata dalam kehidupan keluarga.
Sementara itu, Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Lotim menyebutkan berdasarkan data e-PPGM/SIGIZI KIA, prevalensi stunting di Lombok Timur pada 2025 tercatat sebesar 22,40 persen. Angka tersebut turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026, atau berkurang sekitar empat poin persentase.
Meski menunjukkan penurunan, Edwin menegaskan upaya penanganan stunting belum selesai. Pasalnya, prevalensi tersebut masih berada di atas target nasional yang berada di kisaran 18 persen.
“Pekerjaan masih jauh dari kata selesai. Kita masih harus bekerja ekstra dan menelurkan inovasi yang dampaknya lebih luas,” tegas Edwin.
Menurutnya, persoalan stunting tidak cukup ditangani melalui program pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat (NGO), Baznas, dunia usaha, hingga masyarakat.
Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), sebuah gerakan gotong royong yang melibatkan berbagai mitra untuk membantu keluarga berisiko stunting (KRS).
Dalam laporan Genting 2026, tercatat sebanyak 40.166 keluarga berisiko stunting di Lotim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.770 keluarga dilaporkan telah mendapatkan intervensi. Capaian ini setara dengan 153,7 persen dari target awal sebanyak 14.160 keluarga.
Meski target program telah terlampaui, jumlah keluarga yang telah diintervensi baru mencakup sekitar 54,2 persen dari total keluarga berisiko stunting yang tercatat. Artinya, masih terdapat 18.396 keluarga atau sekitar 45,8 persen yang belum tercatat mendapatkan intervensi.
Edwin menilai kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui validasi data dan pemetaan sasaran secara lebih akurat. Langkah ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan riil keluarga di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya angka keluarga berisiko stunting menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Pemerintah tidak ingin generasi mendatang tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kehidupan yang lebih rendah dibandingkan generasi saat ini. (rus)
